SAMARINDA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi kendala serius. Salah satunya, kebakaran yang terjadi di kawasan rawa-rawa dengan akses terbatas sehingga menyulitkan petugas menjangkau titik api.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan yang diharapkan tidak hanya berupa peralatan pemadaman, tetapi juga dukungan operasi udara melalui water bombing.
Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat bertemu Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (29/10/2026)lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Seno memaparkan sejumlah kebutuhan untuk memperkuat penanganan Karhutla di daerah. Di antaranya selang pemadam, pompa air, drone, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya.
“Ada banyak bantuan yang kami butuhkan, seperti selang, pompa, drone, dan berbagai peralatan lainnya,” ujar Seno saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10/2026)).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kaltim membuat penanganan kebakaran tidak selalu bisa dilakukan melalui jalur darat. Terlebih ketika api muncul di kawasan rawa yang sulit dijangkau, petugas membutuhkan dukungan metode pemadaman alternatif.
Karena itu, Seno berharap BNPB dapat membantu mengoperasikan water bombing untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani secara langsung oleh petugas di lapangan.
Meski masih menghadapi berbagai kendala, perkembangan penanganan Karhutla di Kaltim disebut mulai menunjukkan tren positif. Seno mengungkapkan, berdasarkan pemantauan peta yang ditampilkan dalam pertemuan bersama BNPB, jumlah titik api baru di Kaltim telah mengalami penurunan.
“Tadi kami diperlihatkan peta di layar yang menunjukkan bahwa jumlah titik api baru di Kaltim sudah banyak berkurang,” ungkapnya.
Namun, penurunan titik api tersebut dinilai tetap perlu dijaga melalui penanganan berkelanjutan. Pemprov Kaltim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para relawan lokal diminta terus memperkuat koordinasi agar kebakaran yang telah dikendalikan tidak kembali meluas.
Dalam kesempatan itu, Seno juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim yang menginginkan status siaga darurat Karhutla ditingkatkan menjadi bencana nasional.
Menurutnya, aspirasi tersebut muncul seiring kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat. Pemprov Kaltim berharap tambahan sumber daya dan bantuan operasional dapat mempercepat pengendalian kebakaran di sejumlah wilayah terdampak.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional harus melalui pertimbangan dan penilaian terhadap kondisi di lapangan.
Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana, termasuk apakah kapasitas daerah masih memungkinkan untuk melakukan penanganan secara mandiri.
“Tentunya untuk menetapkan sebagai bencana nasional, kita harus melihat apakah daerah memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penanganan bencana,” jelas Kristomei.
Dengan demikian, peningkatan status kebencanaan tidak semata-mata didasarkan pada aspirasi, melainkan harus mempertimbangkan kondisi faktual serta kemampuan daerah dalam menghadapi bencana.
Pemprov Kaltim kini berharap dukungan BNPB, baik berupa peralatan maupun operasi pemadaman udara, dapat segera memperkuat upaya penanganan Karhutla, terutama di wilayah yang memiliki akses sulit. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
