benuakaltim.co.id, BERAU — Pertemuan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan kementerian terkait di Jakarta membawa angin segar bagi sektor pendidikan di Bumi Batiwakkal.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah, mengungkapkan upaya melobi pusat kini mulai membuahkan hasil nyata, terutama terkait sarana prasarana sekolah hingga kejelasan nasib tenaga honorer.
“Tindak lanjutnya sebenarnya usulan itu untuk tahun 2027. Tetapi di tahun 2026 ini, kami sudah diberi alokasi rehab berat untuk 18 sekolah. Sekarang statusnya sudah langsung jalan prosesnya,” ujar Mardiatul saat ditemui, Kamis (1/10/2026).
Mardiatul menjelaskan, keterbatasan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemkab Berau harus bergerak aktif menggaet dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberhasilan mendapatkan jatah rehab 18 sekolah di tahun berjalan menjadi salah satu dorongan besar bagi peningkatan mutu pendidikan daerah.
Tak hanya persoalan gedung dan fisik sekolah, pertemuan di Jakarta yang turut dihadiri Bupati Berau tersebut juga membawa angin segar bagi para guru non-ASN. Mardiatul menegaskan kebijakan pusat memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer.
Para guru non-ASN akan diarahkan untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bagi guru non-ASN yang belum lulus seleksi, mereka tidak dilepas begitu saja. Mereka akan kembali menjadi non-ASN dan pembiayaannya akan didukung oleh APBN,” jelasnya.
Terkait wacana kunjungan balasan dari Menteri Pendidikan ke Kabupaten Berau, Mardiatul menyebut hal tersebut masih dalam tahap wacana dan pertimbangan jadwal pihak kementerian. Meski demikian, pihaknya menaruh harapan besar agar seluruh usulan daerah dapat diakomodasi bertahap.
“Harapan pertama kami tentu seluruh usulan sarana prasarana bisa terpenuhi. Yang kedua, untuk 18 sekolah yang sudah terealisasi rehabnya kami sangat berterima kasih. Kami juga berharap masalah kekurangan guru serta percepatan program sertifikasi bagi guru-guru yang belum tersertifikasi bisa segera dituntaskan,” pungkas Mardiatul. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
