SAMARINDA – Tindak lanjut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape kini menunggu sikap pemerintah pusat. MUI Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan, pelaksanaan fatwa tersebut bukan berada dalam kewenangan lembaga ulama, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Ketua Umum MUI Kaltim K.H. Muhammad Rasyid mengatakan, penerapan fatwa tersebut merupakan kewenangan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kalau MUI tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor untuk menjalankan ketetapan tersebut,” kata Rasyid saay dimintai tanggapan, Senin, (16/11/2026).
Karena itu, MUI Kaltim masih menunggu sikap pemerintah pusat sebelum menentukan langkah lebih lanjut di daerah. Rasyid menyebut, pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, fatwa yang telah ditetapkan MUI pusat berlaku secara nasional. Dengan demikian, MUI di tingkat daerah tidak perlu mengeluarkan fatwa serupa. Peran MUI daerah lebih diarahkan pada penyampaian dan perluasan pemahaman masyarakat terhadap ketetapan tersebut.
“Tindak lanjut di tingkat daerah bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya menggunakan vape,” ujarnya.
Rasyid menjelaskan, dampak buruk terhadap kesehatan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengharaman vape. Menurutnya, segala sesuatu yang dapat merusak sistem saraf dan membahayakan tubuh tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
“Semua yang merusak sistem saraf tubuh itu hukumnya haram, apalagi mengganggu kesehatan dan kebaikan generasi penerus. Itu dasar pemikirannya,” tegasnya.
Terlebih, perkembangan produk rokok elektrik dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi media penyalahgunaan zat berbahaya.
Di sisi lain, penerapan fatwa tersebut berpotensi bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari perdagangan vape. Namun, Rasyid menilai persoalan tersebut tetap perlu dilihat dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda.
“Masyarakat, khususnya kalangan pemuda di Kaltim, lebih berhati-hati terhadap penggunaan rokok elektrik dan memahami risiko yang dapat ditimbulkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli






