SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan segera mencapai swasembada beras dalam waktu dekat. Pemerintah pusat menyatakan kesiapan mendukung peningkatan produksi melalui program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian.
Optimisme tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam penyerahan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Pasar Segiri Samarinda, Senin (16/11/2026).
Amran menyebut, secara statistik wilayah Kalimantan telah memiliki kemampuan untuk mencapai swasembada beras. Karena itu, Kaltim dinilai memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan beras secara mandiri tanpa harus bergantung pada pasokan dari daerah lain.
Menurutnya, pemerintah pusat siap memberikan dukungan tambahan apabila Pemprov Kaltim mengajukan perluasan areal persawahan maupun optimalisasi lahan yang sudah tersedia.
“Sebenarnya Kaltim sudah cetak sawah baru dan optimalisasi lahan (oplah). Kalau Pak Gubernur minta cetak sawah, pasti kita kasih. Oplah juga anggarannya masih ada. Dan Pak Gubernur gerakannya cepat. Kami yakin dalam waktu segera tidak ada pengambilan dari daerah lain, dipenuhi kebutuhannya sendiri,” ujar Amran.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas produksi beras di Kaltim. Dengan pengembangan lahan pertanian dan optimalisasi kawasan yang sudah ada, kebutuhan pangan masyarakat diharapkan semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal.
Selain mendorong kemandirian pangan daerah, pemerintah juga tengah memperkuat penyaluran bantuan pangan secara nasional. Untuk periode Oktober, November, dan Desember, pemerintah telah menyiapkan bantuan bagi 33,2 juta penerima manfaat.
Amran mengatakan, program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pangan di pasaran.
Mentan Peringatkan Distributor dan Produsen Nakal
Dalam kesempatan itu, Amran juga memberikan peringatan kepada pelaku usaha sektor pangan agar tidak memainkan harga dan merugikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Pemerintah, kata dia, terus memperketat pengawasan melalui Satgas Pangan. Distributor maupun produsen yang terbukti melakukan permainan harga akan dikenakan tindakan tegas.
“Tolong pengusaha sektor pangan, jangan permainkan rakyat kecil. Kalau permainkan, kami tindak,” tegasnya.
Amran menjelaskan, penindakan tersebut menyasar pelaku usaha pada level atas, terutama distributor dan produsen. Dia memastikan pedagang kecil di pasar tradisional bukan menjadi sasaran kebijakan sanksi yang dimaksud.
Dia juga mengungkapkan, sejauh ini sedikitnya 120 orang telah ditangkap karena diduga terlibat dalam praktik mafia pangan di Indonesia.
Menurutnya, praktik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan turut memengaruhi harga beras sehingga masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.
Pemerintah, lanjutnya, tidak akan memberikan ruang kompromi bagi pihak-pihak yang terbukti mengganggu tata niaga pangan.
“Semua mafia pangan kami sikat. Tidak boleh ada kompromi. Ini waktunya kita perbaiki tata kelola pangan kita,” katanya.
Di tengah upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat distribusi pangan, Amran memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras nasional.
Saat ini, stok beras pemerintah disebut telah mencapai 4,5 juta ton. Bahkan, kapasitas gudang milik Perum Bulog tidak lagi mencukupi untuk menampung seluruh persediaan beras yang tersedia.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyewa gudang tambahan untuk menyimpan stok beras nasional.
“Stok kita sekarang 4,5 juta ton, bahkan gudang Bulog tidak muat,” beber Amran.
Besarnya persediaan beras tersebut menjadi salah satu modal pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan gejolak harga di pasaran.
Pemerintah pun berupaya memastikan stok yang tersedia dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik, sehingga masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terkendali.
Melalui penguatan produksi daerah, penyaluran bantuan pangan, serta pengawasan terhadap distribusi dan harga, pemerintah menargetkan ketahanan pangan semakin kuat, termasuk mendorong Kaltim agar mampu memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli






