Peresmian Terowongan Samarinda Masih Tunggu SLF

Terowongan Samarinda. (FOTO: Aditya Setiawan)

SAMARINDA – Peresmian Terowongan Samarinda masih menunggu terbitnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Meski seluruh pekerjaan fisik telah rampung, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum ingin membuka fasilitas tersebut sebelum aspek kelayakan dan keamanannya dinyatakan terpenuhi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengungkapkan saat ini proses penerbitan SLF menjadi satu-satunya tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum terowongan dapat diresmikan.

Menurutnya, Pemkot telah mengajukan permohonan kepada kementerian dengan melibatkan tim ahli yang berkompeten untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan fungsi terowongan.

Baca Juga :  Penerimaan Daerah Terancam Susut Rp209 Miliar, Wali Kota Samarinda Layangkan Protes ke Pemprov Kaltim

“Kalau terkait dengan fisik di lapangan ya sudah selesai. Saat ini hanya masih menunggu SLF itu saja,” ujar Neneng, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, langkah pengajuan SLF merupakan inisiatif Pemkot Samarinda untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum terowongan digunakan masyarakat.

Pemkot tidak ingin terburu-buru meresmikan proyek tersebut tanpa adanya kepastian kelayakan dari pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi.

Baca Juga :  Potensi Utang Rp209 Miliar Mengintai APBD Samarinda 2027, Wali Kota Minta Pemprov Kaltim Koreksi Alokasi Pajak

Neneng menyebut komunikasi dengan penyelenggara maupun tim ahli terus dilakukan. Seluruh dokumen dan persyaratan yang diminta dalam proses penilaian juga telah dipenuhi.

Meski demikian, Pemkot tetap harus mengikuti tahapan dan prosedur yang ditetapkan tim ahli hingga sertifikat tersebut diterbitkan.

“Target kita tahun ini sudah bisa kita resmikan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Penerimaan Daerah Terancam Susut Rp209 Miliar, Wali Kota Samarinda Layangkan Protes ke Pemprov Kaltim

Neneng menegaskan, keselamatan pengguna menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum Terowongan Samarinda dibuka untuk umum.

Menurutnya, fasilitas infrastruktur yang dibangun pemerintah harus benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan aman.

“Kita mau menjamin bahwa apa yang kita berikan ke masyarakat itu benar-benar sudah dari segala sisi terjamin,” tegasnya. (*)

Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha