SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajukan keberatan terhadap kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah hingga Rp209 miliar atau sekitar 26,24 persen dari target awal.
Keberatan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Menurutnya, penyesuaian alokasi tersebut berdampak besar terhadap kondisi fiskal daerah, terlebih kebijakan dilakukan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 telah disepakati bersama DPRD dan sejumlah kegiatan pemerintah sudah berjalan.
Dari total potensi pengurangan tersebut, lebih dari Rp70 miliar berasal dari alokasi opsen, sedangkan sekitar Rp139 miliar lainnya berasal dari bagi hasil pajak.
Andi Harun menilai persoalan ini tidak sekadar menyangkut perubahan proyeksi pendapatan. Pengurangan tersebut juga berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran yang harus ditanggung Pemkot Samarinda pada tahun anggaran berikutnya.
Pasalnya, sejumlah kegiatan yang telah berjalan sudah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Jika alokasi penerimaan tersebut berkurang, Pemkot Samarinda berpotensi menanggung beban kewajiban yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar pada APBD 2027.
“Dampak langsungnya di lapangan adalah sejumlah kegiatan yang masuk dalam perencanaan pembayaran Rp209 miliar itu akhirnya tidak bisa kita bayarkan. Sementara itu adalah kewajiban yang mengikat bagi pemerintah kota,” ujar Andi Harun, Jumat (13/11/2026).
Atas kondisi tersebut, Pemkot Samarinda telah melayangkan surat keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim. Pemerintah kota meminta kebijakan tersebut dievaluasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
Andi Harun menyebut ada sejumlah aspek yang perlu diperiksa dalam penetapan alokasi tersebut. Mulai dari ketepatan dasar hukum, metodologi penghitungan, distribusi penerimaan kepada kabupaten/kota, hingga kelengkapan kertas kerja yang menjadi dasar penetapan angka.
Ia menegaskan, proses penghitungan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Pemkot Samarinda juga meminta agar formula penghitungan dan asumsi yang digunakan dijelaskan secara terperinci sehingga kebijakan tersebut memiliki landasan administratif dan regulasi yang tepat.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan gubernur melalui pesan WhatsApp. Dari komunikasi, gubernur bersedia menindaklanjuti keberatan yang disampaikan Pemkot Samarinda,” terangnya.
Jika tidak ditemukan penyelesaian melalui mekanisme pemerintahan, Pemkot Samarinda tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum atau meminta fasilitasi lembaga berwenang, termasuk BPK, Kejaksaan Tinggi Kaltim, maupun lembaga terkait lainnya.
Meski demikian, Andi Harun berharap Pemprov Kaltim bersedia melakukan koreksi atau penghitungan kembali. Ia menegaskan keberatan tersebut berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah, bukan persoalan politik.
“Kami masih berharap pemerintah provinsi bersedia melakukan koreksi atau penghitungan kembali. Ini murni menyangkut tata kelola keuangan. Jangan sampai digiring menjadi isu politik,” tegasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
