UMP Kaltim 2027 Naik Rp283 Ribu Jadi Rp4,04 Juta

Aksi unras FSPMI pada 17 November lalu di Simpang Lembuswana Samarinda. (FOTO: Dok. FSPMIKLTIM)

SAMARINDA – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 ditetapkan sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut naik Rp283.929 atau sekitar 7,54 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.762.431.

Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis. Dalam pembahasan itu, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 akhirnya disepakati sebagai dasar perhitungan UMP tahun depan.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Ariansyah, mengatakan pembahasan pada hari pertama difokuskan untuk menentukan dasar perhitungan upah minimum, apakah menggunakan formula atau mengacu pada nilai KHL.

Baca Juga :  Tingkatkan Kenyamanan Pengendara, BBPJN Kaltim Kebut Overlay Jalan Bontang-Sangatta

“Sementara perhitungan besaran upah dilakukan pada hari kedua, sehingga menghasilkan angka yang disepakati,” ujar Ariansyah, Jumat (20/11/2026).

Dari hasil pembahasan tersebut, UMP Kaltim 2027 ditetapkan sebesar 67 persen dari nilai KHL 2026 yang berada di kisaran Rp6.039.344. Persentase itu merupakan hasil kesepakatan setelah Dewan Pengupahan mempertimbangkan berbagai masukan dalam pembahasan.

Baca Juga :  BBPJN Kaltim Kebut Pemadatan Bahu Jalan di Ruas Muara Lembak-Sangkulirang

Menurut Ariansyah, nilai KHL yang dihitung berdasarkan data statistik menjadi gambaran kebutuhan hidup layak masyarakat. Namun, penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan kemampuan dunia usaha serta dampaknya terhadap kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kaltim.

“Semestinya (kenaikan UMP) sesuai dengan KHL, 100 persen. Cuma kita melihat lagi dampaknya ketika pemberi kerja atau pengusaha harus mengikuti 100 persen KHL,” katanya.

Ia menjelaskan, penetapan UMP sebesar 100 persen dari KHL berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebab, nilai UMK di masing-masing daerah umumnya ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMP sebagai jaring pengaman pengupahan.

Baca Juga :  PLN Buka Suara soal 6 Pembangkit Bermasalah dan Kompensasi Pelanggan

Dengan nilai KHL yang mencapai lebih dari Rp6 juta, penetapan UMP pada angka tersebut dinilai dapat memicu tuntutan penyesuaian UMK di kabupaten dan kota.

“Sehingga jika UMP langsung mencapai Rp6 juta lebih, tuntutan penyesuaian UMK di kabupaten dan kota juga berpotensi meningkat,” tuturnya. (*)

Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha