Pansus MBLB Minta Ranperda Pertambangan Kaltim Segera Disahkan

Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.(FOTO: Aditya Setiawan/BENUAKALTIM)

SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) segera ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan sekaligus memperjelas kewenangan pemerintah daerah.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda MBLB DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi saat membacakan laporan akhir hasil kerja Pansus dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

Reza menjelaskan, terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat regulasi tersebut perlu segera ditetapkan. Salah satunya, potensi mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam tidak terbarukan yang harus dikelola secara optimal, efisien, transparan, dan berkelanjutan.

“Mineral bukan logam dan batuan di Kalimantan Timur merupakan kekayaan alam tidak terbarukan yang harus dikelola secara optimal, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Reza saat membacakan laporan akhir Pansus.

Baca Juga :  Hasil 3 Vertek MHA Diumumkan, 8 Komunitas Tuntas Diverifikasi

Komoditas MBLB juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Material tersebut menjadi kebutuhan untuk pembangunan jalan, jembatan, permukiman, hingga sektor industri, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan penyangganya.

Selain itu, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah provinsi dalam urusan perizinan pertambangan.

Menurut Reza, pendelegasian kewenangan tersebut perlu diikuti dengan kebijakan daerah yang jelas agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan pedoman yang terukur.

Dalam penyusunan Ranperda tersebut, Pansus telah menggelar 10 kali rapat pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tenaga Kerja.

Baca Juga :  Target Rampung Dalam 10 Hari, 15 Titik Kerusakan di Ruas Jalan Labanan-Tanjung Redeb Ditangani

Pembahasan juga melibatkan pelaku usaha dan organisasi terkait, seperti Perhapi, Pertamisi, Forum MBLB Kaltim, aparat penegak hukum, Bangkaltim Tara, serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertambangan.

Pansus turut melakukan studi komparasi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kunjungan tersebut bertujuan memperkaya materi Ranperda, terutama terkait pelayanan perizinan, penanganan pertambangan tanpa izin, kemitraan BUMD dengan pelaku usaha lokal, serta pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, konsultasi awal dan akhir juga dilakukan bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan materi Ranperda selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya meminta rapat paripurna menyetujui Ranperda MBLB untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Kaltim.

Baca Juga :  Gedung Pandurata RSUD AWS Ditarget Beroperasi Pertengahan 2027

“Pansus merekomendasikan agar rapat paripurna menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,” tegas Reza.

Pansus juga merekomendasikan agar gubernur menyiapkan peraturan pelaksanaan paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan. Langkah ini diperlukan agar ketentuan dalam regulasi tersebut dapat segera diterapkan.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat kapasitas perangkat daerah, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran untuk menjalankan pelayanan perizinan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan.

DPRD Kaltim juga akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda setelah regulasi tersebut ditetapkan.

Dengan adanya aturan khusus ini, pengelolaan pertambangan MBLB di Kaltim diharapkan memiliki landasan kebijakan yang lebih jelas, mulai dari perizinan hingga pengawasan, sekaligus mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan daerah. (*)

Reporter: Aditya Setiawan

Editor: Endah Agustina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha