Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Samarinda Tembus 265 Kasus

Ilustrasi. (INTERNET)

SAMARINDA – Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda sepanjang 2026 telah melampaui catatan tahun sebelumnya.

Hingga September 2026, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Samarinda mencatat 265 kasus, sedangkan sepanjang 2025 tercatat 264 kasus.

Dari 265 kasus tersebut, terdapat 268 korban yang terdiri dari 166 anak dan 102 perempuan. Sementara itu, jumlah korban sepanjang tahun 2025 mencapai 303 orang.

Tingginya angka laporan tersebut menjadi perhatian UPTD PPA Samarinda, terutama dalam memastikan setiap korban memperoleh pendampingan dan layanan pemulihan sesuai kebutuhan.

Baca Juga :  Samarinda Dapat Jatah Bedah 250 Rumah, Penyaluran Masih Tunggu Dana dari Pusat

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui inovasi Perbaikan Tata Kelola Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda (RUPAWAN). Program ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mempermudah proses rujukan korban ke berbagai layanan.

Kepala UPTD PPA Samarinda, Violetta, mengatakan penanganan korban kekerasan membutuhkan keterlibatan berbagai instansi. Sebab, kebutuhan korban tidak selalu sama dan bisa mencakup sejumlah layanan sekaligus.

“Inovasi RUPAWAN mempermudah proses penanganan korban agar bisa segera mendapatkan layanan yang dibutuhkan melalui koordinasi antarinstansi tanpa terkendala prosedur birokrasi,” ujar Violetta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :  Pengurasan IPA Bendang 2, Distribusi Air Sejumlah Kawasan Samarinda Berpotensi Terganggu

Dia menjelaskan, korban kekerasan dapat membutuhkan pendampingan hukum, pemeriksaan kesehatan atau visum, konseling untuk pemulihan trauma psikologis, hingga rehabilitasi sosial.

Selama ini, layanan tersebut ditangani oleh instansi berbeda. Karena itu, koordinasi dan mekanisme rujukan yang jelas diperlukan agar korban tidak harus berulang kali mengurus kebutuhan layanan secara terpisah.

Untuk memperkuat pelaksanaan sistem tersebut, Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 400.2.1/337/HK-KS/XI/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang Standar Layanan Rujukan Kasus Perempuan dan Anak.

Baca Juga :  Samarinda Dapat Jatah Bedah 250 Rumah, Penyaluran Masih Tunggu Dana dari Pusat

Melalui kebijakan tersebut, setiap instansi terkait memiliki acuan dalam menjalankan proses rujukan dan memberikan pelayanan kepada korban.

Penerapan RUPAWAN bersama standar layanan rujukan itu diharapkan membuat penanganan kasus kekerasan di Samarinda lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan demikian, korban dapat memperoleh perlindungan serta pemulihan tanpa terhambat persoalan administrasi. (*)

Reporter: Aditya Setiawan

Editor: Endah Agustina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha