SAMARINDA – Bantuan bedah rumah untuk 250 unit rumah di Kota Samarinda belum dapat direalisasikan karena Pemerintah Kota (Pemkot) masih menunggu kepastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti, Ia mengatakan hingga kini belum ada konfirmasi mengenai waktu penyaluran dana bantuan tersebut. Pemkot masih menyiapkan data calon penerima sembari menunggu anggaran masuk.
“Untuk 250 rumah itu kemungkinan kita masih menunggu konfirmasi kapan nanti dananya masuk. Nanti kita sajikan data,” kata Neneng, Jumat, 13 November 2026.
Bantuan tersebut merupakan insentif yang diperoleh Samarinda setelah meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan.
Penghargaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balikpapan pada 3 September 2026 itu memberikan dua capaian bagi Samarinda.
Kedua kategori tersebut yakni Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dan Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota. Dari kategori program perumahan, Samarinda memperoleh alokasi bantuan untuk 250 unit rumah dengan nilai sekitar Rp20 juta per unit atau total sekitar Rp5 miliar.
Sembari menunggu pencairan, Pemkot Samarinda mulai menyiapkan data calon penerima agar bantuan tepat sasaran. Data usulan masyarakat nantinya dipadukan dengan data desil kesejahteraan dari Dinas Sosial.
Neneng menjelaskan, masyarakat yang ingin mengusulkan bantuan dapat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Usulan tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan diperiksa silang dengan data Dinas Sosial untuk memastikan kelayakan penerima.
“Nanti kita crosscheck dengan data Dinas Sosial, sehingga terlihat siapa yang masuk desil dan berhak diprioritaskan,” ujarnya.
Di luar alokasi 250 rumah tersebut, Pemkot juga berupaya mengakses program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah provinsi maupun program nasional lainnya. Upaya ini dilakukan agar penanganan rumah tidak layak huni di Samarinda tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD kota.
Berdasarkan data Dinas Perkim, terdapat sekitar 21 ribu rumah yang masih perlu diverifikasi. Dengan asumsi kebutuhan bantuan sekitar Rp30 juta per rumah berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali), kebutuhan anggaran untuk penanganan seluruh rumah tersebut cukup besar.
Karena itu, Pemkot masih mengevaluasi kemampuan keuangan daerah sekaligus menjajaki peluang kerja sama pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pusat agar penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli






