SAMARINDA – Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai mengemuka di tengah dinamika politik nasional. Sejumlah nama dari berbagai partai politik ikut diperbincangkan setelah polemik terkait persyaratan pendidikan Gibran berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.
Sebelumnya, persoalan tersebut memicu pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran di DPR. Perkembangan politik itu kemudian berlanjut hingga Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah nama mulai masuk dalam perbincangan calon pengganti, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pramono Anung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Salah satu dukungan terhadap Dasco datang dari Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji. Ia menilai Dasco memiliki posisi strategis di parlemen sekaligus kemampuan membangun komunikasi dengan partai politik di luar Gerindra.
Menurut Seno, kedekatan koordinasi Dasco dengan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan dukungan tersebut.
“Kami melihat dan berpendapat bahwa sosok yang paling tepat untuk menggantikan Mas Gibran di posisi wakil presiden adalah Pak Dasco. Saat ini, selain beliau merupakan tokoh kunci di Senayan, beliau juga sangat tegak lurus terhadap Presiden. Lebih dari itu, komunikasi dengan partai-partai di luar Gerindra juga sangat baik,” ujarnya saat dimintai keterangan, Minggu, (15/11/2026).
Meski demikian, dukungan Seno terhadap Dasco juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang politik keduanya yang sama-sama berasal dari Partai Gerindra. Karena itu, pernyataan tersebut sejauh ini lebih mencerminkan aspirasi internal partai di daerah, bukan gambaran konsensus politik lintas partai.
Terlebih, klaim mengenai minimnya penolakan dari partai lain terhadap Dasco masih perlu dilihat dari sikap dan pernyataan resmi masing-masing partai. Dukungan dari satu struktur partai belum otomatis menunjukkan penerimaan politik secara nasional.
Lebih lanjut, Seno mengatakan pandangan dan dukungan DPD Gerindra Kaltim tersebut akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Gubernur Kaltim itu berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sosok yang akan mengisi jabatan wakil presiden. Ia juga berharap proses pengusulan hingga pemilihan pengganti dapat berlangsung pada pertengahan Desember 2026.
Meski demikian, penentuan wakil presiden pengganti tidak sepenuhnya berada di tangan partai politik. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli






