benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di sejumlah kawasan Kota Samarinda, Senin (14/9/2026). Kondisi tersebut kembali membuat masyarakat resah, terutama karena persoalan pasokan listrik masih menjadi masalah yang berulang di Kalimantan.
Berdasarkan pemberitahuan PLN, pemadaman dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.00 Wita. Sejumlah wilayah yang berada di bawah layanan PLN ULP Samarinda Ulu dan ULP Samarinda Kota terdampak pemadaman.
Di wilayah Samarinda Ulu, kawasan terdampak antara lain sebagian Jalan Ulin, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Meranti, sebagian Jalan H.M. Ardans Ringroad 3, Perum Puspita, Perum Pinang Raya 2, Bukit Pinang hingga sejumlah kawasan pergudangan dan perumahan.
Sementara di wilayah ULP Samarinda Kota, pemadaman meliputi sebagian Jalan Yos Sudarso, Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Mulawarman, Jalan Pulau Flores, Pulau Banda, Pulau Irian, Pulau Samosir, Jalan Pelabuhan, Jalan Dermaga, Jalan Nahkoda, Jalan Pangeran Suriansyah, Jalan Muso Salim dan Jalan Cut Meutia.
Kawasan Samarinda Central Plaza (SCP) dan sekitarnya juga terdampak. Begitu pula Jalan RE Martadinata, Jalan Gajah Mada, Jalan Gunung Cermai, Gunung Merbabu, Gunung Merapi dan sejumlah ruas di sekitarnya.
Frekuensi pemadaman yang kembali terjadi mendapat perhatian dari DPRD Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan langsung dari PLN terkait penyebab pemadaman bergilir.
Salah satu persoalan yang akan dipertanyakan adalah ketersediaan bahan bakar pembangkit, khususnya batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Hambatannya selama ini kan ketersediaan stok bahan bakar, dalam hal ini batu bara untuk pasokan di tiap-tiap PLTU. Nah, kami akan pertanyakan lagi,” kata Deni kepada benuakaltim.co.id.
Deni menilai persoalan pasokan batu bara perlu mendapat penjelasan serius. Sebab, Kaltim dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
“Kalau hampir semua produksi batu bara itu ada di Kaltim, seharusnya kita tidak kekurangan. Harusnya pasokan aman. Cuma ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur supply batu bara ini. Ini yang mungkin nanti akan kita tanyakan kepada pihak PLN,” ujarnya.
DPRD Samarinda berencana memanggil pihak PLN dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut ditujukan untuk mengetahui secara langsung kendala yang menyebabkan pemadaman kembali diberlakukan.
“Makanya kami akan agendakan untuk ketemu dulu. Kami ingin memastikan, mengundang mereka datang, mau pertanyakan apa yang menjadi kendala saat ini. Yang tadinya seminggu sekali sekarang jadi seminggu dua kali dan ada bergilir lagi,” jelasnya.
Menurut Deni, persoalan listrik tidak boleh dipandang sebagai masalah teknis semata. Listrik merupakan salah satu layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah harus memastikan layanan dasar seperti listrik dan air tetap tersedia, terlebih masyarakat tetap menjalankan kewajibannya membayar tagihan.
“Dua layanan dasar ini harus pemerintah hadir di sini. Tidak boleh pemerintah lepas tangan terhadap ini,” tegasnya.
Situasi menjadi semakin berat karena masyarakat Samarinda juga tengah menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. Pemadaman listrik yang kembali terjadi dinilai menambah beban warga.
“Kami tidak ingin di tengah situasi ekonomi yang saat ini masyarakat juga terbebani dengan kelangkaan air dan juga padamnya PLN. Ini yang menjadi perhatian kami. Kami tidak ingin itu terjadi,” terangnya.
Selain meminta kepastian pasokan listrik, DPRD Samarinda juga mendorong PLN terbuka menjelaskan penyebab pemadaman kepada masyarakat.
Deni menilai warga yang telah memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik berhak memperoleh pelayanan yang layak sekaligus kepastian terkait keberlangsungan pasokan.
“Kami ingin kepastian itu sesegera mungkin. Kami tidak ingin nantinya masyarakat sudah menjalankan kewajibannya, membayar tagihan sesuai, dan itu sudah jelas. Wajib untuk menuntut haknya juga,” lanjutnya.
DPRD Samarinda berharap pertemuan dengan PLN dapat mengungkap akar persoalan pemadaman yang frekuensinya disebut mulai meningkat. Selain mengetahui penyebabnya, DPRD juga meminta ada langkah konkret agar pemadaman bergilir tidak terus berulang dan membebani masyarakat. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
