benuakaltim.co.id, SAMARINDA– Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026), menjadi sorotan. Forum yang membahas penanganan bencana karhutla justru memperlihatkan sejumlah persoalan dalam koordinasi antarlembaga.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Diaz Hendropriyono dan Komite II DPD RI. Namun, forum strategis itu tidak dihadiri Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim.
Kondisi tersebut bahkan mendapat sindiran langsung dari Diaz. Ia mengaku sempat menunggu kehadiran pimpinan tertinggi Pemprov Kaltim dalam rapat yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu tersebut.
“Kami juga tadi nungguin gubernur sama wakil gubernurnya nggak ada nih ternyata di sini,” ceplos Diaz usai rapat, Senin (14/9).
Tak hanya soal kehadiran pimpinan daerah, persoalan lain yang mencuat adalah belum terpadunya data karhutla di Kaltim. Sejumlah lembaga ternyata memiliki angka berbeda mengenai titik panas maupun luas lahan yang terbakar.
Komite II DPD RI menyoroti perbedaan data antara SiPongi, Pusdalops BPBD, Korem hingga pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan secara tepat.
Diaz menilai seluruh data yang dimiliki masing-masing instansi harus disatukan agar kondisi di lapangan dapat tergambar secara akurat.
“Karena itu perlu ada penggabungan data sehingga benar-benar sinkron, apa yang terjadi di meja adalah sama dengan yang ada di lapangan,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut terungkap adalah keterbatasan sarana pendukung pemadaman, terutama ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah rawan karhutla.
Pemerintah pun mulai melibatkan pihak swasta untuk membantu menyediakan titik-titik sumber air melalui pembangunan sumur bor.
“Tempat dan jumlahnya cukup banyak, dan saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang ada kesulitan dalam mendapatkan suplai air,” beber Diaz.
Menurut dia, sejumlah perusahaan yang mengikuti rakor telah menyatakan kesediaannya membantu pendanaan pembangunan sumur bor. Nilai pembangunannya sendiri menyesuaikan dengan kedalaman sumber air di masing-masing lokasi.
“Biayanya juga bervariasi tergantung dari kedalaman, mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta tergantung seberapa dalam airnya itu. Saya rasa ketersediaan air menjadi hal yang sangat penting untuk pemadaman ini,” tambahnya.
Sorotan terhadap pola penanganan karhutla juga datang dari Komite II DPD RI. Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, meminta pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.
Menurutnya, karhutla merupakan persoalan berulang yang membutuhkan sistem penanganan terintegrasi, bukan sekadar respons ketika kebakaran sudah meluas.
Komite II DPD RI kemudian merekomendasikan pembentukan posko terpadu yang didukung pendataan hotspot secara akurat, termasuk memastikan data luasan kawasan hutan dan gambut yang terbakar.
“Ini bukan bencana yang baru kali ini, ini sudah berulang, jadi sudah harus segera terintegrasi penanganannya,” pungkas Badikenita.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltim per 12 September 2026, terdapat 900 titik panas yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Kutai Timur menjadi daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni 265 titik, disusul Kutai Kartanegara sebanyak 206 titik, Kutai Barat 136 titik, Berau 135 titik, dan Paser 117 titik.
Sementara secara kumulatif sejak Januari hingga 12 September 2026, tercatat 1.245 kejadian kebakaran dengan total luasan mencapai 5.708,96 hektare. Kebakaran tersebut terjadi baik di kawasan non-hutan maupun kawasan hutan.
Kondisi tersebut berpotensi semakin memburuk seiring prakiraan cuaca. BMKG memprediksi curah hujan pada Dasarian II September 2026 berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0–20 milimeter.
Penurunan kualitas udara juga telah terjadi di sejumlah wilayah. Kawasan KIPP IKN, misalnya, tercatat mengalami kualitas udara dalam kategori Tidak Sehat.
Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Kaltim bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Polda Kaltim dan unsur terkait lainnya telah menyiagakan personel serta peralatan penanggulangan karhutla.
Pemprov Kaltim juga telah mengusulkan dukungan kepada BNPB berupa operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), patroli udara hingga water bombing untuk memperkuat penanganan kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
