benuakaltim.co.id, SAMARINDA -Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mulai berjalan. Pemprov memastikan seluruh perangkat daerah siap mendukung proses pemeriksaan tersebut.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat menghadiri Entry Meeting BPK Perwakilan Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/9/2026).
Menurut Rudy, pemeriksaan BPK merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.
Ia menilai proses pemeriksaan tidak semata-mata sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Pemeriksaan BPK bukan semata-mata sebagai proses pengawasan, tetapi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rudy.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, siap memberikan akses dan dukungan yang diperlukan selama pemeriksaan berlangsung.
“Kami menegaskan komitmen mendukung dan membantu kelancaran seluruh proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto mengungkapkan pemeriksaan semester II 2026 mencakup sejumlah bidang. Pemeriksaan tersebut terdiri dari agenda tematik nasional, lokal hingga pemeriksaan mandiri.
“Semester dua ini kami masuk dalam enam bidang. Kami berharap dukungan penuh Pemprov Kaltim, khususnya Sekda, BPKAD dan Itwil agar semua pemeriksaan berjalan dengan baik,” harapnya.
Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim HM Irfan Prananta mengatakan entry meeting menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan pendahuluan semester II Tahun Anggaran 2026.
Setelah tahap pendahuluan, pemeriksaan akan dilanjutkan secara lebih terinci. Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan Pemprov Kaltim, BPK menurunkan lima tim.
Kelima tim tersebut akan memeriksa sejumlah sektor strategis, yakni kinerja rumah sakit daerah milik Pemprov Kaltim, ketahanan energi, ketahanan pangan, pendidikan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Irfan menyebut proses pemeriksaan bahkan telah dimulai sebelum entry meeting digelar. Tim BPK telah turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan OPD maupun BUMD yang menjadi objek pemeriksaan.
“Pemeriksaan saat ini sudah berlangsung. Tim sudah turun dan sudah melakukan interaksi dengan OPD terkait dan BUMD, termasuk pengambilan dan pengumpulan data,” jelas Irfan.
Ia menambahkan, koordinasi antara Pemprov Kaltim dengan tim pemeriksa akan terus dilakukan agar seluruh proses berjalan lancar.
Entry meeting tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, jajaran asisten dan pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD/Perusda Pemprov Kaltim, serta jajaran pejabat utama BPK RI Perwakilan Kaltim. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
