Hasil 3 Vertek MHA Diumumkan, 8 Komunitas Tuntas Diverifikasi

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Mahulu Yohanes Belawan, bersama Sekretaris Camat Long Pahangai, Rosalina Tuko Hurang, menunjukan pengumuman 3 komunitas MHA yang telah di verifikasi.

MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), melalui Pantia Pengakuan dan Perlindungan MHA (PPMHA) Mahakam Ulu. Informasi dihimpun, sepanjang 2026 pihaknya menerima usulan pengakuan MHA serta verifikasi teknis terhadap sejumlah usulan.

Setidaknya, sudah ada 2 komunitas yang mendapatkan SK pengakuan dan perlindungan yakni, Komunitas Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, dan Komunitas Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai.

Selain itu oleh Pemerintah Daerah Mahulu melalui PPMHA Mahulu, juga mengeluarkan pengumuman untuk 3 komuinitas, yakni MHA Long Gelit Kampung Long Tuyoq Kecamatan Long Pahangai dengen luas 165.719 Hektare (Ha), MHA, Bahau Busang Unaq Lakwe, Kampung Liu Mulang Kecamatan Long Pahangai, dengan luas 27.064,86 Ha, dan MHA Bahau Bete.

Baca Juga :  Habitat Penyu Hijau Terancam, Pemprov Kaltim Gandeng YKAN Bentuk Konservasi di Pesisir Berau

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Mahulu, Yohanes Belawan, mengatakan hasil verifikasi telah memenuhi lima aspek persyaratan, meliputi sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda adat, serta kelembagaan dan sistem pemerintahan adat.

“Pada saat verifikasi teknis, kita sepakat menyesuaikan batas administratif sesuai peraturan bupati. Aspek kesejarahan juga sudah diperbaiki, begitu pula kelembagaan. Hasil verifikasi sudah terpenuhi dan hari ini kami menyerahkan hasilnya untuk diumumkan,” ujarnya, Senin, (2/10/2026).

Meski demikian, panitia memberikan waktu 30 hari kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan, terutama terkait lima aspek tersebut. Pengumuman juga akan disampaikan melalui media agar dapat diakses masyarakat luas.

Baca Juga :  Gedung Pandurata RSUD AWS Ditarget Beroperasi Pertengahan 2027

Yohanes berharap tidak ada persoalan selama masa sanggah sehingga proses dapat dilanjutkan menuju penerbitan SK. Pemerintah daerah menargetkan tahapan pengakuan kedua komunitas tersebut berlanjut pada awal 2027.

Proses ini turut didampingi sejumlah organisasi, diantaranya Nurani Perempuan, WWF, lembaga Puti Jaji, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan Parakayu. Pendampingan dilakukan mulai dari persiapan dokumen hingga verifikasi teknis. Sebagai respon lanjutan sejumlah usulan, PPMHA Mahulu juga melakukan verifikasi teknis bagi 8 komunitas di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari pada akhir pada Oktober 2025 lalu.

Sekretaris Camat Long Pahangai, Rosalina Tuko Hurang, menyatakan dukungan terhadap proses tersebut sebagai upaya memberikan kepastian sekaligus menjaga kelestarian adat dan budaya. Ia berharap SK nantinya dapat diserahkan langsung di kampung melalui mekanisme adat agar bisa dimanfaatkan masyarakat.

Baca Juga :  Koleksi 55 Emas, Samarinda Ungguli Sementara Paser dan Kukar di Porprov Kaltim 2026

“Proses ini merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kami berharap tahapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang berjalan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat di Mahakam Ulu, khususnya dalam melindungi keberadaan adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun,” ujarnya.

Ia juga berharap setelah SK pengakuan diterbitkan, penyerahannya dapat dilakukan langsung di kampung melalui mekanisme adat setempat.

“Harapannya, ketika SK sudah terbit, penyerahannya dapat dilakukan di kampung dengan mengikuti proses adat yang berlaku. Sehingga dokumen tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat perlindungan adat dan budaya. Kami siap mendukung sesuai kewenangan kecamatan,” pungkasnya. (*)

Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha