benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya tidak menemui massa demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada 21 April 2026 lalu. Ia menegaskan, langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta mekanisme audiensi yang tidak terpenuhi.
Dalam keterangannya di Hotel Atlet Sempaja, Kamis (23/4/2026), Rudy mengungkapkan bahwa sejak awal aksi tersebut lebih diarahkan ke DPRD Kaltim. Namun, dinamika di lapangan membuat sebagian massa bergeser menuju Kantor Gubernur.
“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujarnya.
Rudy menegaskan dirinya tidak menutup ruang dialog. Hanya saja, ia menilai komunikasi tidak tepat dilakukan di tengah situasi massa yang dinilai mulai tidak kondusif.
“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan menjelang malam semakin memanas, bahkan terjadi aksi pelemparan botol dan batu ke arah aparat. Situasi tersebut dinilai berisiko jika ia tetap memaksakan diri menemui massa secara langsung.
“Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?” tambahnya.
Lebih lanjut, Rudy menyebut pihaknya telah menawarkan skema audiensi resmi dengan menghadirkan perwakilan massa ke dalam gedung pemerintahan. Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh demonstran.
“Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif,” tegasnya.
Diketahui, aksi tersebut sempat berujung ricuh setelah massa kecewa karena gubernur tidak kunjung menemui mereka hingga malam hari. Aparat kepolisian akhirnya membubarkan massa menggunakan water cannon setelah terjadi pembakaran dan pelemparan.
Dalam aksi itu, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk kritik terhadap anggaran rumah jabatan dan pengadaan kendaraan dinas. Meski demikian, Rudy tetap mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menjaga sinergi dalam mengawal pembangunan daerah, dengan mengedepankan jalur komunikasi yang sesuai prosedur.
“Silakan menyampaikan aspirasi, tapi mari kita lakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan,” pungkasnya.
Reporter: Aditya Setiawan
