benuakaltim.co.id, SAMARINDA — Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, yang membandingkan posisi adiknya, Hijrah Mas’ud, dengan relasi Hashim Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto menuai kontroversi. Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan dari kader Partai Gerindra di Kaltim.
Dalam keterangannya kepada media di Hotel Claro Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy menjawab isu dinasti politik yang diarahkan kepadanya, terutama terkait jabatan sang adik sebagai Wakil TAGUPP.
Ia menegaskan bahwa penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif kepala daerah yang didasarkan pada kepercayaan.
“Kalau Pak Hashim saja bisa dipercaya Presiden, apa bedanya? Itu juga hak prerogatif,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, Hijrah Mas’ud telah lama mendampinginya sejak masih di DPR RI hingga menjabat gubernur. Peran tersebut, menurutnya, mencakup urusan personal, logistik, hingga tugas-tugas tertentu yang tidak bisa diwakilkan. Rudy menekankan bahwa penunjukan itu sah selama tidak melanggar ketentuan aparatur sipil negara (ASN).
“Selama tidak tiba-tiba menjadi ASN atau dilantik tanpa proses, itu tidak masalah. Semua sesuai mekanisme internal,” tambahnya.
Namun, pernyataan itu memantik reaksi keras dari politikus Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. Ia menilai perbandingan yang disampaikan Gubernur tidak tepat dan cenderung menyeret nama keluarga Presiden dalam polemik daerah.
Menurut Reza, posisi Hashim Djojohadikusumo berbeda jauh karena kapasitasnya sebagai penasihat dan tidak terlibat langsung dalam teknis pemerintahan.
“Sangat tidak tepat menyamakan posisi Ibu Hijrah dengan Pak Hashim. Kami menyesalkan pernyataan tersebut,” tegasnya.
Lebih jauh, Reza menyoroti dugaan dominasi keluarga dalam lingkup pemerintahan provinsi. Ia mempertanyakan peran pejabat struktural seperti wakil gubernur, sekretaris daerah, hingga kepala dinas jika tugas strategis justru terpusat pada satu figur.
“Kalau semua ditarik ke satu orang, lalu fungsi Wakil Gubernur, Sekprov, dan perangkat daerah lainnya di mana?” ujarnya.
Ia pun meminta Gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai memicu polemik publik, terutama pasca aksi demonstrasi pada 21 April lalu. Reza menegaskan masyarakat lebih membutuhkan kinerja nyata dibandingkan pembelaan terhadap kebijakan yang dianggap bernuansa nepotisme.
“Gubernur harus mampu meredam situasi dan membuktikan kinerja, bukan memperkeruh suasana dengan kebijakan yang kontroversial,” pungkasnya.
Reporter: Aditya Setiawan
