benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur menyiapkan pola baru dalam menjalankan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan efisiensi anggaran membuat sebagian kegiatan pelatihan mulai diarahkan ke format daring agar program pengembangan SDM tetap berjalan.
Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispar Kaltim, Dahlia, mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan upaya peningkatan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
Karena itu, pihaknya tengah merancang konsep pelatihan daring yang tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga tetap menarik dan memberikan manfaat bagi peserta.
“Kami tetap berupaya mencari inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satunya dengan memanfaatkan pola daring, namun saat ini kami masih menyusun formula yang paling sesuai agar pelaksanaannya berjalan efektif,” ujar Dahlia, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, perubahan metode pelaksanaan tidak serta-merta membuat kualitas pelatihan menurun. Sebaliknya, Dispar Kaltim ingin mengimbanginya dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi serta pengalaman di bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.
Pemilihan tema juga akan menjadi perhatian agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan perkembangan industri pariwisata serta ekonomi kreatif.
“Kalau kegiatannya dilakukan secara daring, kami akan memilih narasumber yang benar-benar berkualitas dan mengangkat tema yang menarik. Harapannya peserta tetap antusias mengikuti pelatihan karena substansi yang diberikan tetap relevan dengan pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Tak hanya dari sisi materi, Dispar Kaltim juga berencana mempertahankan pemberian sertifikat kepada peserta. Namun, sertifikat tersebut akan dikembangkan dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat.
Dahlia menyebut e-sertifikat nantinya tidak sekadar menjadi bukti keikutsertaan. Informasi seperti materi pelatihan, jumlah jam pelajaran (JP), serta nama narasumber akan dicantumkan sehingga dokumen tersebut memiliki nilai administrasi dan kompetensi yang lebih jelas.
“Materi, jumlah jam pelajaran, hingga narasumber akan dicantumkan dalam sertifikat sehingga kualitasnya juga meningkat. Kami ingin peserta tetap memperoleh manfaat meskipun pelatihan dilakukan secara daring,” katanya.
Meski demikian, tidak semua program dapat dilaksanakan melalui platform digital. Beberapa kegiatan ekonomi kreatif membutuhkan pembelajaran berbasis praktik sehingga tetap memerlukan pertemuan secara langsung.
“Untuk sektor pariwisata relatif lebih memungkinkan dilaksanakan secara daring. Namun, pada ekonomi kreatif ada beberapa kegiatan yang membutuhkan praktik sehingga masih berpeluang dilakukan secara luring, meskipun dengan jumlah peserta yang terbatas,” ungkap Dahlia.
Efisiensi anggaran juga berdampak terhadap sejumlah komponen pendukung kegiatan yang sebelumnya melekat dalam pelaksanaan pelatihan. Di antaranya perjalanan dinas, konsumsi peserta, hingga uang saku.
Situasi tersebut membuat Dispar Kaltim harus menghitung kembali pola pelaksanaan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menghilangkan tujuan utama program.
Dahlia mengatakan konsep pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap pematangan. Pihaknya akan memastikan setiap program tetap memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kami sedang mematangkan konsep pelaksanaannya agar tetap efektif dan efisien. Nantinya seluruh rencana tersebut juga akan dikonsultasikan dan menunggu persetujuan Kepala Dinas sebelum diterapkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
