benuakaltim.co.id, BERAU — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Syadiah, menyoroti tajam persoalan efisiensi anggaran serta minimnya kejelasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk wilayahnya.
Di tengah momen hari jadi Kabupaten Berau, Syarifatul mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal daerah yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat di tengah pembatasan anggaran saat ini.
“Banyak masyarakat dalam musrenbang-nya setiap kami reses ini, banyak yang diminta tapi kita tidak bisa memberikan karena adanya keterbatasan anggaran ini,” ujar Syarifatul saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).
Pihaknya menegaskan tengah memperjuangkan hak-hak Kaltim ke Kementerian Keuangan karena dana bagi hasil yang seharusnya disalurkan hingga kini belum menemui kejelasan.
Meskipun ada janji pencairan di akhir tahun, ia menilai penyaluran tersebut berpotensi mengalami perubahan besaran yang tidak menentu.
“Janjinya sih akhir tahun, tapi kan tidak mungkin. Kalupun disalurkan pasti akan nanti ada perubahan dan kami juga enggak tahu besarannya seperti apa,” tambahnya.
Syarifatul menyebutkan dana Kaltim yang berada di pusat mencapai angka sekitar Rp6 triliun.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim akan terus berjuang melalui jalur legislatif pusat maupun kementerian terkait agar hak daerah penghasil dapat dipenuhi secara adil.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menyamakan Kaltim dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Mengingat status Kaltim sebagai daerah yang sedang gencar membangun infrastruktur dan menunjang pelayanan publik, dukungan anggaran yang memadai sangat krusial.
“Kaltim daerah penghasil, jangan disamakan dengan daerah-daerah lainnya tentunya ya. Ya berikanlah apa yang menjadi hak kami, karena kami ini daerah yang sedang membangun, butuh infrastruktur, pelayanan masyarakat yang baik,” tegasnya.
Meski demikian, dirinya meminta masyarakat untuk memaklumi jika masih terdapat pelayanan publik yang belum maksimal akibat keterbatasan fiskal ini.
Di tingkat provinsi, fokus anggaran tetap diprioritaskan pada sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM). (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
