benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan perubahan mekanisme pendataan seragam sekolah gratis untuk mencegah keterlambatan distribusi yang terjadi dalam dua tahun terakhir.
Mulai penerimaan siswa baru melalui SPMB 2027, data ukuran pakaian, celana atau rok, hingga sepatu akan langsung dihimpun sejak proses pendaftaran. Data tersebut nantinya digunakan untuk menghitung kebutuhan seragam sebelum siswa mulai mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Tekkom) Kaltim, Sulaiman, mengatakan selama ini pendataan ukuran baru dilakukan setelah siswa dinyatakan diterima dan masuk sekolah.
“Selama ini pendataan masih dilakukan secara manual. Setelah siswa masuk sekolah, baru dihimpun jumlah murid berdasarkan ukuran, misalnya ukuran M atau L,” kata Sulaiman saat ditemui, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, pola tersebut membuat proses pengadaan harus menunggu sekolah selesai mengumpulkan data ukuran seluruh siswa. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi kecepatan distribusi seragam.
Melalui sistem yang disiapkan untuk SPMB 2027, informasi ukuran seragam akan menjadi bagian dari data pendaftaran siswa baru.
Tidak hanya ukuran pakaian dan sepatu, sistem tersebut juga akan memuat informasi jenis kelamin serta kebutuhan jilbab bagi siswi.
“Ketika siswa sudah diterima, datanya sudah tersedia. Jadi kami bisa langsung mengetahui jumlah siswa berdasarkan ukuran, jenis kelamin, termasuk siswi yang membutuhkan jilbab,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi Pemprov Kaltim setelah penyaluran seragam Gratispol mengalami keterlambatan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2025, distribusi seragam yang ditargetkan dimulai Agustus baru terealisasi pada September. Sementara pada 2026, penyaluran belum sepenuhnya selesai pada Juli karena proses pengumpulan dan validasi data siswa baru masih berlangsung.
Untuk tahun 2026, sebanyak 63.548 paket seragam disalurkan. Rinciannya, 34.389 paket untuk SMA/MA, 28.308 paket untuk SMK, serta 851 paket bagi siswa SLB.
Dengan sistem pendataan sejak SPMB, kebutuhan seragam berdasarkan ukuran diharapkan sudah dapat dipetakan ketika proses pengadaan dimulai. Sekolah nantinya tidak perlu kembali melakukan pendataan ukuran secara manual setelah siswa masuk.
Sulaiman menegaskan penerapan teknologi tersebut juga diarahkan untuk menekan berbagai kendala yang sebelumnya muncul dalam proses pendataan dan distribusi.
“Dengan teknologi ini, kami berupaya meminimalkan catatan atau kendala yang muncul dalam proses sebelumnya agar tidak kembali terjadi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
