benuakaltim.co.id, BERAU — Ada yang bikin geleng-geleng kepala di balik pesona eksotis Kepulauan Maratua, Kabupaten Berau.
Di saat sektor pariwisata mendadak melonjak drastis dan mendatangkan berkah, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Abdul Majid, justru blak-blakan mengungkap fakta tersembunyi yang selama ini luput dari sorotan publik.
Bukan cuma soal indahnya pemandangan bawah laut, kedatangan kapal-kapal pesiar mewah ternyata membawa dilema tersendiri bagi para nelayan lokal.
Menurut Abdul Majid, sebelum sektor pariwisata masuk dan berkembang seperti sekarang, perairan Maratua terkenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat keragaman ikan yang sangat tinggi. Namun, masuknya pariwisata mengubah mindset dan pola aktivitas di lapangan secara drastis.
“Banyak nelayan lokal hingga pemancing luar daerah kini beralih fungsi menyewakan kapal-kapal mereka kepada para wisatawan untuk memancing,” ungkapnya, Selasa (13/10/2026).
Mengingat kata dia kewenangan pengelolaan laut 0 sampai 12 mil berada di tingkat provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten Berau tetap menunjukkan kepedulian tinggi terhadap nasib masyarakat pesisir dan para nelayan di Maratua.
“Apa lagi saya menyoroti insiden kapal-kapal besar yang masuk dan kedapatan membuang jangkar di area karang. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi kelestarian terumbu karang yang menjadi habitat ikan,” imbuhnya.
“Bahkan Dulu sebelum ada pariwisata, murni kegiatan nelayan. Sangat betul itu. Karena kita ketahui dulu maratua dan derawan tingkat keragaman isinya sangat tinggi. Sejak ada pariwisata otomatis berubah mindset walaupun kelanjutan tetap dilakukan,” sambungnya.
Namun Abdul Majid menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan koordinasi lintas sektoral terus digencarkan, mulai dari melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, hingga PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) stasiun Tarakan untuk menindaklanjuti aturan alur masuk kapal.
Terutama menurutnya Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya mencari celah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dapat meningkat, namun tanpa mengorbankan kesejahteraan nelayan tradisional.
“Salah satu langkah strategis yang didorong adalah mengusulkan Kampung Nelayan Merah Putih di Teluk Bayur sebagai daerah penyangga (buffer zone). Bagaimana pareka masuk ke daerah kita bisa diatur? Karena izin semuanya dari pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan,” tegasnya.
Kata dia pemerintah juga memperketat jalur-jalur pelayaran agar kapal pesiar tidak sembarangan melintasi atau membuang jangkar di spot-spot wisata sensitif.
“Dengan adanya sinergi antara peningkatan PAD pariwisata dan perlindungan ekosistem laut, Dinas Perikanan Berau berharap keindahan bawah laut Maratua tetap terjaga, sementara para nelayan lokal tetap tersenyum lebar menyambut geliat ekonomi di tanah kelahiran mereka,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
