benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud akhirnya menemui ribuan massa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/10/2026) sore.
Rudy tiba sekitar pukul 17.27 WITA setelah massa bertahan selama beberapa jam dan mendesak gubernur hadir secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan massa dijawab, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga evaluasi program pemerintah.
Kedatangan Rudy menjadi puncak aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA. Sebelum gubernur hadir, situasi sempat memanas setelah sejumlah demonstran berupaya mendatangi atau menjemput gubernur, tetapi dihadang aparat Polresta Samarinda.
Setelah berada di hadapan massa, Rudy menyampaikan penjelasan terkait sejumlah persoalan yang dianggap belum tuntas di Kaltim. Ia juga menandatangani pakta integritas di atas materai sebagai bagian dari rangkaian tuntutan yang disampaikan GERAM.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah karhutla. Rudy menyebut penanganan kebakaran melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga jajaran terkait lainnya.
Ia juga menyatakan aspirasi masyarakat mengenai penetapan karhutla sebagai bencana nasional akan dibawa ke pemerintah pusat di Jakarta. Termasuk tuntutan agar perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan mendapat tindakan tegas.
Persoalan pasokan BBM turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Rudy mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kebutuhan BBM di Samarinda, Balikpapan dan wilayah sekitarnya.
Menurut Rudy, persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena tidak tersedianya stok. Distribusi dan besaran alokasi menjadi bagian yang perlu dikawal agar pasokan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Teman-teman SPBU semuanya siap untuk menyalurkan. Jam 8 pagi sampai jam 5 sudah habis. Benar yang disampaikan oleh adik-adik semuanya. Ini yang harus kita kawal,” kata Rudy.
Ia menyebut alokasi BBM di sejumlah wilayah pesisir dan pinggiran rata-rata berada di kisaran 700 ton per bulan. Sementara kebutuhan di kawasan perkotaan disebut mencapai sekitar 30 ton per hari.
Rudy mengatakan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina dan kementerian terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Keluhan mengenai pemadaman listrik bergilir juga mendapat penjelasan dari gubernur. Rudy membantah jika gangguan pasokan listrik disebabkan kelangkaan batu bara.
Ia menyebut terdapat persoalan teknis pada sejumlah pembangkit yang berlangsung bersamaan, termasuk gangguan suplai gas PLTGU Senipah di Kutai Kartanegara serta proses pemeliharaan atau overhaul pada sejumlah pembangkit.
“Pertama, PLTGU yang ada di Senipah, Kutai Kartanegara, saat ini masih bermasalah, mengalami gangguan suplai gasnya,” ujarnya.
PLN, lanjut Rudy, juga tengah mempercepat perbaikan PLTU Teluk Balikpapan agar sistem kelistrikan kembali stabil. Selain itu, PLTU PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) Embalut
juga disebut mengalami gangguan terkait pekerjaan overhaul.
Rudy meminta persoalan kelistrikan tersebut segera diselesaikan. Jika pemadaman masih berlangsung tanpa perbaikan yang signifikan, ia akan memanggil PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) dan berkoordinasi langsung dengan Direktur PLN.
“Katanya rasio elektrifikasi kita 98 persen. Tapi kenyataannya, kita bergiliran hidup, bukan bergiliran mati. Ini yang perlu kita suarakan bersama-sama,” tegasnya.
Dalam aksinya, GERAM membawa tujuh tuntutan yang tidak hanya menyasar persoalan energi dan lingkungan, tetapi juga sejumlah program pemerintah.
Tujuh tuntutan tersebut meliputi penetapan karhutla sebagai bencana nasional dan penindakan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, penindakan perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, penghentian pemadaman listrik bergilir, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Gratispol Kaltim.
GERAM menilai kekayaan sumber daya alam Kaltim, termasuk batu bara, minyak dan gas bumi, belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Humas GERAM, Candra, mengatakan aksi tersebut melibatkan sekitar 30 hingga lebih dari 40 lembaga. Sebelum Rudy hadir, massa sempat menyatakan akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons.
“Kalau hari ini Bapak Gubernur Rudy Mas’ud tidak menemui kita, kita akan membuat grand design dan menutup jalan dua jalur ini,” kata Candra.
Ia menegaskan tekanan massa dapat meningkat apabila pemerintah tidak menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Kepastiannya apabila tuntutan kita hari ini tidak diindahkan, maka amarah yang terjadi semakin besar,” ujarnya.
Meski telah menemui massa dan memberikan penjelasan, kehadiran Rudy belum berarti seluruh tuntutan GERAM telah diselesaikan. Pemerintah masih harus menindaklanjuti sejumlah persoalan yang disampaikan, terutama terkait karhutla, distribusi BBM, keandalan listrik, reklamasi pascatambang serta evaluasi sejumlah program pemerintah.
Bagi GERAM, pertemuan tersebut menjadi awal untuk memastikan tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada jawaban di lokasi aksi, tetapi berlanjut pada kebijakan dan langkah konkret pemerintah. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
