benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kalimantan Timur menilai sebagian besar respons Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terhadap tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi, Rabu (21/10/2026), belum menyentuh solusi konkret.
Jenderal Lapangan GERAM Kaltim, Angga Wato, menyebut sekitar 90 persen jawaban yang diberikan Rudy masih bersifat normatif.
Menurutnya, hanya satu respons yang dinilai memiliki kepastian, yakni terkait persoalan pejabat yang disebut bersikap arogan.
“90 persen jawabannya dia normatif. Cuma satu saja jawaban yang konkret terkait pejabat yang arogan kemarin akan dipecat,” kata Angga setelah aksi berakhir sekitar pukul 18.00 WITA.
Penilaian tersebut terutama diarahkan pada jawaban pemerintah mengenai persoalan yang menjadi tuntutan utama massa, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga program Gratispol.
Angga mengaku kecewa terhadap penjelasan mengenai pasokan BBM dan listrik. Ia mempertanyakan dasar data yang digunakan pemerintah dalam menjelaskan kondisi kedua sektor tersebut kepada massa.
“Yang sangat mengecewakan itu untuk listrik sama BBM, data-datanya dari mana? Omong kosong semua itu. Sama program Gratispol, itu mengecewakan sekali,” ujarnya.
Untuk persoalan karhutla, GERAM sebelumnya meminta pemerintah mengambil sikap lebih tegas, termasuk mendorong agar persoalan kebakaran hutan dan lahan mendapat perhatian pemerintah pusat.
Namun, menurut Angga, jawaban yang diterima belum memberikan kepastian mengenai langkah konkret yang akan dilakukan.
Sementara terkait Gratispol, ia menilai respons pemerintah juga belum menjawab tuntutan GERAM. Massa disebut justru diminta membuat surat keberatan apabila menginginkan program tersebut dihentikan.
Bagi GERAM, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai penyampaian aspirasi, tetapi membutuhkan tindak lanjut yang dapat diukur. Karena itu, mereka belum menganggap pertemuan dengan gubernur sebagai akhir dari rangkaian tuntutan.
Setelah aksi berakhir, GERAM akan melakukan konsolidasi bersama elemen yang tergabung dalam aliansi untuk menentukan langkah berikutnya. Aksi lanjutan masih terbuka apabila pemerintah tidak menunjukkan tindak lanjut terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
“Pasti ada (aksi lanjutan), ketika tidak ada tindak lanjut dan Gubernur sendiri tidak ada menyuarakan kepada pusat apa yang hari ini coba kita sampaikan,” tegas Angga.
Sebelumnya, massa GERAM menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim sejak sekitar pukul 15.00 WITA. Lebih dari 500 orang dari berbagai kampus dan elemen masyarakat mengikuti aksi tersebut, termasuk peserta yang datang dari luar Samarinda.
Massa bertahan hingga gubernur menemui mereka pada sore hari. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap tujuh tuntutan GERAM yang mencakup persoalan karhutla, reklamasi pascatambang, kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Gratispol.
Namun, bagi GERAM, jawaban yang disampaikan di lokasi aksi belum cukup untuk menghentikan tekanan mereka. Aliansi kini menunggu apakah pemerintah akan menindaklanjuti sejumlah persoalan tersebut sebelum menentukan bentuk aksi berikutnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
