SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda memusnahkan ribuan barang bukti hasil penertiban selama periode Desember 2025 hingga 2026. Dari 26 jenis barang yang dimusnahkan, minuman beralkohol campuran mendominasi dengan jumlah mencapai 4.741 botol.
Pemusnahan berlangsung di halaman parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026). Selain ribuan botol minuman beralkohol, barang bukti yang dimusnahkan juga mencakup berbagai perlengkapan yang diamankan dalam operasi penegakan ketertiban umum.
Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menyebutkan barang lainnya terdiri dari 1.246 botol alkohol ukuran kecil, 1.125 pipet, dan 512 suntikan.
Kemudian, terdapat 45 set perlengkapan badut, 61 payung, 35 unit banner atau baliho, lima gerobak, tiga sepeda, lima gitar ukulele, dua speaker kecil, serta satu set bong penghisap sabu.
Sejumlah perlengkapan pedagang kaki lima, seperti meja, kursi plastik, dan timbangan, juga masuk dalam daftar barang yang dimusnahkan.
“Pada 11 November 2025 kita sudah melakukan pemusnahan. Namun, sisa hasil penertiban pada Desember dan berlanjut sepanjang 2026 ini baru bisa kita musnahkan hari ini setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Polresta,” ujar Anis.
Ia menjelaskan, barang-barang tersebut merupakan hasil penertiban yang tidak diambil pemiliknya. Sebagian pemilik tidak kunjung memenuhi panggilan Satpol PP hingga melewati batas waktu lebih dari tiga bulan sehingga proses penyelesaian melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tidak dapat dilanjutkan.
Selain barang-barang tersebut, terdapat delapan tabung LPG 3 kilogram yang tercatat dalam berita acara. Namun, tabung gas bersubsidi itu tidak dimusnahkan bersama barang lainnya karena harus diserahkan kepada Pertamina untuk ditangani sesuai prosedur.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tindak lanjut penegakan peraturan daerah. Menurutnya, penanganan barang tertentu memang membutuhkan prosedur tersendiri, termasuk tabung LPG.
“Pemusnahan tabung gas memiliki prosedurnya tersendiri. Kita harus melapor kepada Pertamina,” ujar Neneng.
Ia juga meminta masyarakat dan pelaku usaha memahami ketentuan daerah dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk aturan mengenai lokasi berdagang. Pemkot Samarinda, kata dia, telah menyediakan lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan terbuka memberikan informasi apabila masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai aturan tersebut.
Neneng menegaskan, penertiban bukan dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat mencari penghasilan. Namun, aktivitas ekonomi tetap harus memperhatikan kepentingan umum dan ketentuan yang berlaku.
“Kami sebenarnya tidak ingin menindak warga yang sedang berkegiatan ekonomi, tetapi tindakan tegas harus diambil jika aktivitas tersebut sedikit banyak mengganggu ketertiban umum,” tuturnya.
Sementara itu, Anis mengimbau masyarakat yang merasa memiliki barang hasil penertiban agar segera mendatangi Kantor Satpol PP Samarinda untuk mengurus pengambilannya. Ia memastikan pengambilan barang bukti tidak dikenakan biaya.
“Silakan ambil ke Satpol PP, gratis, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Kecuali jika sudah masuk ranah Tipiring, maka semuanya tergantung pada putusan hakim di pengadilan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
