SAMARINDA – Warga Samarinda ditargetkan mulai memiliki pilihan angkutan umum baru pada 1 April 2027. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan layanan angkutan umum berbasis jalan dengan skema Buy the Service (BTS).
Layanan tersebut direncanakan menjangkau dua rute utama yang menghubungkan kawasan pusat kota dan wilayah Samarinda Seberang dengan Terminal Lempake. Kehadiran angkutan umum ini diharapkan dapat menambah pilihan transportasi bagi masyarakat.
Dua trayek yang disiapkan yakni Terminal Pasar Pagi–Terminal Lempake dan Terminal Samarinda Seberang–Terminal Lempake. Perencanaan kedua rute tersebut kini memasuki tahap pembahasan laporan akhir.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan kedua trayek itu merupakan hasil sementara studi perencanaan yang telah dibahas bersama Kementerian Perhubungan dan Pemkot Samarinda.
“Yang sementara terpilih adalah trayek 1A dan 1B, dari Terminal Pasar Pagi atau Terminal Samarinda Seberang ke Terminal Lempake,” kata Manalu, Selasa, (2/11/2026).
Untuk mengoperasikan dua trayek tersebut, Dishub menyiapkan 16 armada. Masing-masing rute akan dilayani tujuh kendaraan operasional dan satu kendaraan cadangan.
Sementara itu, pembiayaan layanan BTS akan berasal dari Kementerian Perhubungan. Namun, besaran anggaran operasional masih menunggu perhitungan yang akan dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Salah satu komponen yang masih dibahas adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau nonsubsidi. Perbedaan jenis BBM tersebut akan berpengaruh terhadap biaya operasional angkutan per kilometer.
“Kalau menggunakan nonsubsidi, rupiah per kilometernya pasti lebih mahal. Tetapi kalau menggunakan Biosolar atau subsidi, rupiah per kilometernya bisa ditekan,” ujarnya.
Selain armada, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pemberhentian penumpang. Apabila pembangunan halte fisik belum dapat dilakukan karena efisiensi anggaran, Dishub akan menggunakan marka bus stop yang dilengkapi rambu-rambu.
Angkutan umum ini nantinya tidak memiliki jalur khusus, melainkan beroperasi dengan sistem *mixed traffic* atau berbagi jalur bersama kendaraan lainnya.
Dishub juga membahas sejumlah strategi untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Di antaranya pengaturan parkir di badan jalan pada kawasan tertentu hingga kemungkinan penerapan sistem ganjil-genap.
Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi kelompok awal yang diarahkan menggunakan layanan tersebut sebagai contoh bagi masyarakat.
“Kita mulai dengan PNS. Kenapa dimulai dari PNS? PNS yang memberi contoh kepada masyarakat,” tutur Manalu. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
