BERAU – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan korban anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Berau.
Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dan menangkap terduga pelaku di kawasan sekitar Hotel Grand Parama, Kelurahan Tanjung Redeb, pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 02.00 Wita.
Kasatreskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri menjelaskan pelaku berinisial AL diamankan berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/613/XI/2026. Dalam aksinya, pelaku diduga berperan sebagai penghubung atau muncikari yang menawarkan korban kepada konsumen melalui aplikasi MiChat.
“Untuk motif, motif ini tentunya dari pelaku mencari korban untuk ditawarkan jasa hubungan badan kepada konsumennya. Ya ini mungkin bukan kali pertama, tapi sudah berulang kali dilakukan oleh terduga pelaku,” ujar AKP Muhammad Fajri dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Polisi mencatat ada tiga korban yang terlibat dalam kasus ini, terdiri dari dua orang dewasa dan satu anak di bawah umur berusia 16 tahun yang diketahui telah putus sekolah. Penyidik telah memeriksa lima orang saksi untuk mendalami perkara tersebut.
Dari hasil penyelidikan awal, pelaku mematok tarif Rp 500.000 melalui aplikasi sekaligus mendapatkan bonus tambahan Rp 100.000 setiap kali transaksi terlaksana.
Polisi turut menyita barang bukti berupa satu lembar uang tunai pecahan Rp 100.000 serta satu unit ponsel yang dipakai pelaku berkomunikasi dengan korban dan konsumen.
Terkait dugaan keterlibatan pihak pengelola hotel maupun kondisi psikologis korban, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut.
Pihak kepolisian juga berencana menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) serta pemerintah daerah setempat untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus dalam praktik serupa.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat berlapis menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ketentuan dalam KUHP baru dengan ancaman pidana penjara mulai dari 7 tahun hingga maksimal 15 tahun. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina






