UU Perampasan Aset Disahkan, Hetifah Soroti Pemulihan bagi Masyarakat Kaltim

Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Hetifah Syaifuddin.(FOTO: Aditya Setiawan)

SAMARINDA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam menelusuri dan mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, pemulihan aset diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengembalian kekayaan kepada negara, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang terdampak kejahatan, terutama di daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Hetifah Syaifuddin, menyambut baik pengesahan regulasi tersebut. Ia menilai, selama ini penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan masih menyisakan persoalan ketika pelaku telah diproses, tetapi keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana belum sepenuhnya berhasil dikembalikan.

Baca Juga :  Rudy Mas’ud Dukung Dasco Dampingi Prabowo

Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi langkah yang dinilai dapat memperkuat upaya penelusuran, penyitaan, hingga perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Selama ini, kita sering melihat pelaku kejahatan diproses hukum, tetapi keuntungan dari kejahatannya belum tentu berhasil dikembalikan,” kata Hetifah, Minggu (22/11/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut relevan dengan kondisi Kaltim yang memiliki kekayaan SDA melimpah, tetapi masih menghadapi persoalan eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum, kata dia, harus mampu menjangkau pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik korupsi, bukan hanya mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas di lapangan.

“Aparat juga harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari praktik korupsi,” ujarnya.

Baca Juga :  Rudy Mas’ud Dukung Dasco Dampingi Prabowo

Meski mendukung pengesahan UU tersebut, Hetifah mengingatkan penerapannya harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelusuran hingga perampasan aset harus didasarkan pada bukti yang kuat serta disertai pengawasan agar kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan.

Ia juga menyoroti pentingnya manfaat pemulihan aset bagi daerah penghasil SDA. Menurutnya, perlu ada mekanisme transparan dan berkeadilan agar hasil pemulihan aset dapat turut mendukung perbaikan lingkungan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Agar hasil pemulihan aset dapat ikut mendukung perbaikan lingkungan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

Baca Juga :  Rudy Mas’ud Dukung Dasco Dampingi Prabowo

Dorongan tersebut berangkat dari persoalan yang kerap dihadapi daerah penghasil SDA. Masyarakat tidak jarang menanggung dampak eksploitasi, sementara keuntungan ekonomi dari pengelolaan kekayaan alam tidak selalu sebanding dengan kondisi yang mereka hadapi.

Karena itu, Hetifah berharap perampasan aset tidak hanya berujung pada pengembalian kekayaan kepada negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

“Jangan sampai kekayaan alam sudah diambil, lingkungan mengalami kerusakan, masyarakat menanggung dampaknya, tetapi ketika aset hasil kejahatan berhasil dirampas, masyarakat setempat justru tidak merasakan manfaat pemulihannya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha