benuakaltim.co.id, BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, M. Ichsan Rapi melontarkan kritik pedas terhadap transparansi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau.
Ia meminta pihak perusahaan tidak hanya sekadar mengklaim angka, tetapi berani membuka data riil terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini disampaikan Ichsan Rapi dalam rapat dengar pendapat yang membahas evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Ia menegaskan, data adalah kunci agar rapat-rapat koordinasi tidak berakhir menjadi sekadar omong kosong. Ichsan menyoroti adanya ketimpangan antara klaim perusahaan dengan fakta di lapangan.
Menurutnya, selama ini banyak perusahaan mengaku telah memenuhi kuota tenaga kerja lokal hingga persentase tinggi, namun detailnya seringkali kabur.
“Kita ini masih mengambang kalau bicara tanpa data. Alangkah bagusnya kalau kita bahas setelah ada data konkret. Kita harus tahu orang-orangnya siapa, jabatannya apa, dan direkrut dari kampung atau kecamatan mana,” tegas Ichsan, Senin (9/3/2026).
Ia menambahkan, keterbukaan informasi ini sangat krusial bagi daerah untuk mengukur sejauh mana dampak keberadaan investasi terhadap kesejahteraan warga sekitar.
“Jangan sampai cuma klaim sudah 60 persen tenaga lokal, tapi kita tidak tahu siapa saja itu dan dari mana asalnya. Kami sebagai wakil daerah perlu tahu alokasinya ke mana,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ichsan juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk bisa membedakan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Kita harus bedakan dulu antara CSR/TJSL dengan PPM, karena sekarang rezimnya adalah PPM,” ujarnya.
Aturan main dalam pemberdayaan masyarakat kini lebih terarah dan wajib memiliki dampak terukur bagi potensi daerah. Sebagai bentuk keseriusan, politisi ini menyarankan agar rapat-rapat mendatang didahului dengan pemaparan data yang lengkap dari setiap perusahaan.
Tanpa data, Ichsan menilai diskusi mengenai ketenagakerjaan dan pengembangan potensi daerah tidak akan mencapai sasaran yang tepat.
“Kalau cuma bicara tanpa data, kita mau bicara apa? Meskipun perusahaan melapor ke pusat (Kementerian), kami sebagai daerah punya hak dan perlu mengetahui secara rinci,” tutupnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
