benuakaltim.co.id, BERAU– Kelanjutan program pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini menghadapi tantangan besar.
Penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau menjadi faktor utama yang menghambat progres proyek tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Iswahyudi, mengungkapkan, kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami tekanan yang signifikan. Dari yang semula berada di angka Rp7 triliun hingga Rp5 triliun, kini APBD Berau merosot tajam ke angka Rp2 sekian triliun.
“Tahun depan ini agak berat ya. Dari APBD yang dulunya Rp7 triliun, Rp5 triliun, sekarang tinggal Rp2 sekian triliun. Banyak sekali (anggaran) yang hilang,” ujar Iswahyudi, Kamis (9/4/2026).
Iswahyudi menjelaskan, meski pembangunan fisik sekolah biasanya ditanggung oleh pemerintah pusat, terdapat kewajiban daerah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yakni penyiapan lahan atau land clearing.
Menurutnya, terjadi perubahan skema regulasi yang membuat pemerintah daerah kini memegang tanggung jawab lebih besar dalam hal persiapan teknis.
“Dulu tidak seperti itu, tapi ternyata ada perubahan-perubahan. Sekarang urusan Amdal dan sebagainya itu ada di daerah. Pusat hanya membangun gedung dan operasionalnya saja. Syaratnya, daerah harus sudah siap bangun,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai target penyelesaian proyek pada tahun 2029, Iswahyudi tidak memberikan jawaban pasti. Ia menyebutkan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kebijakan Bupati Berau ke depan.
Beberapa opsi alternatif pun mulai dipertimbangkan untuk menutupi kekurangan dana APBD, termasuk melibatkan sektor swasta.
“Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Tergantung Bupati, mungkin beliau bisa mengambil kebijakan minta bantuan swasta untuk land clearing dan sebagainya,” jelas Iswahyudi.
Namun, ia mengakui, dengan sisa anggaran yang ada, pemerintah daerah harus memutar otak karena Sekolah Rakyat bukan satu-satunya sektor yang membutuhkan perhatian mendesak.
“Kalau anggaran seperti ini agak berat untuk kita, karena bukan hanya Sekolah Rakyat saja yang harus dipenuhi, tapi sektor lain juga banyak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
