benuakaltim.co.id, BERAU– Persiapan operasional RSUD Tanjung Redeb yang berada di Jalan Sultan Agung terus dikebut.
Rumah sakit yang diharapkan menjadi tumpuan layanan kesehatan masyarakat ini ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Mei mendatang.
Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat sejumlah tantangan besar yang harus diselesaikan tepat waktu.
Tenaga Ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Syahrir A. Pasinringi, yang mendampingi proses perizinan dan persiapan operasional, menegaskan kesiapan RSUD Raja Alam sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan.
Syahrir mengungkapkan, membuka rumah sakit baru bukanlah perkara mudah, terutama terkait biaya awal operasional yang tidak sedikit. Berdasarkan pengalamannya, sebuah rumah sakit baru setidaknya membutuhkan suntikan dana awal dari pemerintah daerah.
“Pengalaman saya, kalau mau membuka rumah sakit baru, memang ada biaya operasional yang disiapkan pemerintah daerah untuk mem-back up dulu. Paling tidak Rp 50 miliar, paling miskin pun Rp 20 miliar,” sebut Syahrir dalam diskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Berau, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, anggaran ini sangat krusial karena rumah sakit tidak bisa langsung bergantung pada klaim BPJS Kesehatan saat baru pertama kali dibuka.
“Tidak ada rumah sakit pun di Indonesia ini yang dibuka langsung bekerja sama dengan BPJS. Itu butuh waktu, butuh proses akreditasi dulu,” tambahnya.
Meski tantangan finansial dan regulasi membayangi, Syahrir memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Bupati Berau dalam merealisasikan rumah sakit ini.
Ia menyebut dukungan politik dan kebijakan merupakan bahan bakar utama agar RSUD Raja Alam tidak sekadar menjadi bangunan kosong.
“Saya melihat Ibu Bupati sangat berkomitmen. Itulah alasan mengapa saya bersedia datang dan membantu secara teknis. Ini adalah bentuk rasa syukur saya untuk membantu daerah mewujudkan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat,” jelas Syahrir.
Terkait pertanyaan apakah RSUD Raja Alam benar-benar siap beroperasi pada Bulan Mei, Syahrir memberikan jawaban realistis.
Ia menekankan, standar layanan 100 persen memang sulit dicapai dalam waktu singkat, namun operasional bertahap tetap bisa dilakukan jika alokasi anggaran disetujui.
“Kalau kita mau berpikir ideal 100 persen, mungkin tidak akan pernah dibuka. Tapi kita harus mulai. Syaratnya, Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini (DPRD dan Pemkab) harus sepakat mengalokasikan anggaran, termasuk nanti di anggaran perubahan,” pungkasnya.
Kini, bola panas berada di tangan legislatif dan eksekutif untuk memastikan dukungan finansial tersedia, sehingga target kado kesehatan bagi masyarakat Tanjung Redeb di bulan Mei mendatang bukan sekadar wacana. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
