benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali melakukan kunjungan kerja ke wilayah tengah Kalimantan Timur dengan menyambangi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar), Jumat (3/7/2026). Agenda tersebut difokuskan untuk melihat secara langsung perkembangan infrastruktur serta berbagai program pembangunan yang berjalan di daerah.
Sebelum memulai perjalanan darat bersama rombongan, Rudy Mas’ud mengingatkan seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama di perjalanan.
“Semoga perjalanan kita lancar dari berangkat hingga selesai. Utamakan keselamatan dan pengguna jalan lainnya,” pesannya melalui saluran radio komunikasi rombongan.
Kunjungan diawali dengan meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Selanjutnya, gubernur meresmikan Rumah Produksi Bersama Pakan Ternak di Desa Loleng, Kutai Kartanegara, sekaligus berdialog dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat guna mendengar berbagai masukan terkait pengembangan usaha masyarakat.
Usai menyelesaikan agenda di Kukar, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang diperkirakan tiba pada malam hari.
Pada hari kedua kunjungan, Gubernur Rudy Mas’ud dijadwalkan meninjau pelaksanaan penanganan ruas jalan poros Asa–Juaq Asa. Proyek yang didanai melalui bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 tersebut mencakup pembangunan jalan rigid beton sepanjang dua kilometer sebagai upaya meningkatkan konektivitas di wilayah Kutai Barat.
Selain itu, gubernur juga akan meresmikan SMK Negeri 3 Sendawar serta menghadiri silaturahmi bersama Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar. Rangkaian kunjungan berlanjut pada hari ketiga dengan meninjau program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan Tanjung Isuy dan Muara Tae.
Sebagai penutup agenda, Rudy Mas’ud akan mengunjungi tiga desa yang hingga kini masih tergolong terisolasi di Kalimantan Timur, yakni Tanjung Soke, Deraya, dan Gerunggung. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah yang aksesibilitasnya masih terbatas. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Endah Agustina
