benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, menilai persoalan fiskal Kalimantan Timur tidak terlepas dari hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Saipul, otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani berbagai urusan.
Namun, persoalan muncul ketika sumber pembiayaan untuk menjalankan kewenangan tersebut semakin banyak ditarik ke pemerintah pusat, sementara kewajiban pelayanan publik tetap berada di daerah.
“Dalam konteks yang lebih luas, persoalan fiskal Kaltim berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah,” kata Saiful, Selasa (6/10/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena masing-masing pemerintahan memiliki program dan janji politik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun DPRD.
Ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas, pemenuhan berbagai program tersebut akan semakin sulit dilakukan.
Karena itu, menurut dia, pemerintah provinsi bersama DPRD perlu melakukan konsolidasi untuk menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemenuhan berbagai program tersebut menjadi lebih sulit.
Karena itu, diperlukan konsolidasi antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran,” ujarnya.
Saipul juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya meningkatkan pendapatan tidak seharusnya dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui pajak maupun pungutan.
Menurutnya, kemampuan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan peningkatan PAD.
Hal tersebut penting karena masyarakat saat ini juga menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk persoalan harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD dinilai perlu mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan tersebut secara bersama-sama.
“Kondisi masyarakat saat ini juga menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk persoalan harga dan ketersediaan BBM. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari solusi konkret bersama DPRD,” tegasnya.
Saipul menilai kehati-hatian juga diperlukan dalam menghadapi penyusunan APBD 2027.
Setelah pembahasan APBD Perubahan 2026, pemerintah provinsi dan DPRD akan kembali menyusun anggaran tahun berikutnya yang diperkirakan menghadapi tekanan fiskal lebih berat.
Dia menekankan, pentingnya durasi pembahasan dan penyusunan anggaran yang terukur agar persoalan dalam pembahasan APBD Perubahan tidak kembali terjadi.
“Kehati-hatian harus diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan publik Kaltim dibandingkan kepentingan yang bukan menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Menurut Saipul, tantangan pemerintah dan DPRD bukan hanya terletak pada bagaimana mengelola anggaran yang semakin terbatas, tetapi juga memastikan setiap anggaran dapat diukur, diarahkan, dan digunakan secara tepat sasaran.
“Bukan hanya bagaimana mengelola anggaran yang semakin terbatas, tetapi juga bagaimana mengukur dan mengarahkan anggaran tersebut tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
