benuakaltim.co.id, SAMARINDA– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus membenahi sistem pengendalian banjir melalui pembersihan drainase dan pemeliharaan polder. Namun, upaya tersebut masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari hambatan aliran air di kawasan Damanhuri hingga kebutuhan lahan tambahan untuk kolam penampungan.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembersihan saluran tidak akan efektif jika masih ada titik yang menghambat aliran air.
“Dari hulu ke hilir itu harus jalan. Tidak boleh hanya salah satu, terjadi hambatan di tengah nanti,” ujar Marnabas, Senin (12/10/2026).
Melalui program Hantu Banyu, Pemkot Samarinda terus mengangkat endapan sedimentasi yang menumpuk di sejumlah saluran drainase. Pekerjaan tersebut menyasar beberapa ruas jalan, di antaranya Jalan Kehewanan, Bakti, Merdeka, Lambung Mangkurat, Gerilya, hingga Damanhuri.
Meski pembersihan terus dilakukan, persoalan teknis di lapangan masih membutuhkan penanganan lanjutan. Kawasan Damanhuri menjadi salah satu titik perhatian karena posisi badan jalan yang lebih tinggi dibandingkan permukiman warga dinilai memengaruhi aliran air.
Marnabas mengatakan, persoalan tersebut masih dibahas bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Salah satu opsi yang dikaji ialah penyediaan lahan tambahan untuk membangun polder atau kolam penampungan air.
“Di Damanhuri ini ada persoalan karena jalannya agak tinggi. Jalan lebih tinggi daripada warga di situ, berpengaruh juga terhadap aliran air,” katanya.
Selain drainase, Pemkot Samarinda juga menaruh perhatian pada kesiapan polder dalam menampung limpasan air ketika hujan turun. Polder Air Hitam menjadi salah satu fasilitas yang perlu dipastikan berfungsi optimal, terutama setelah mengalami penumpukan sedimentasi.
Marnabas menyebut pembersihan polder telah diperintahkan untuk dilakukan selama musim kemarau. Langkah ini penting agar kapasitas tampung tetap terjaga dan tidak berkurang akibat endapan yang menumpuk.
“Polder itu fungsinya menampung air. Jangan sampai ketika kemarau polder justru penuh dengan sedimentasi. Kalau hujan datang, air mau masuk ke mana?” tuturnya.
Ia menegaskan, pemeliharaan drainase dan polder tetap menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah penyesuaian anggaran akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Kondisi tersebut menuntut pemerintah menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi, terutama pada titik yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran aliran air dan risiko genangan.
Menurut Marnabas, kesiapan menghadapi musim hujan tidak cukup hanya dengan pengerukan sedimentasi. Keterhubungan saluran dari hulu hingga hilir harus dipastikan, sementara hambatan teknis dan kebutuhan fasilitas penampungan tambahan perlu ditangani agar sistem pengendalian banjir di Samarinda dapat berfungsi lebih optimal. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
