SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan keberatan atas penyesuaian penerimaan daerah dari opsen dan bagi hasil pajak yang berpotensi mengurangi pendapatan hingga Rp209 miliar. Persoalan ini berkaitan dengan penurunan proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Dimintai keterangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan penurunan penerimaan provinsi terjadi karena proyeksi pendapatan sebelumnya dinilai terlalu optimistis. Koreksi tersebut berdampak terhadap alokasi bagi hasil pajak yang diterima pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau pengurangan, kita juga di provinsi memang ada pengurangan. Kenapa? Karena penurunan. Kemarin pendapatannya terlalu optimistis, kita kan berkurang Rp1 triliun lebih,” kata Sri Wahyuni saat ditemui di DPRD Kaltim, Senin (16/11/2026).
Ia menyebut, berkurangnya pendapatan provinsi secara otomatis turut memengaruhi besaran dana bagi hasil yang dialokasikan kepada daerah.
“Penurunan pendapatan itu otomatis menyebabkan bagi hasil juga berkurang,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan, penyesuaian alokasi penerimaan dari Pemprov Kaltim berpotensi mengurangi pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar atau sekitar 26,24 persen dari target awal.
Angka tersebut terdiri atas pengurangan penerimaan dari komponen opsen pajak lebih dari Rp70 miliar dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak provinsi.
Andi Harun menilai pengurangan tersebut akan berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Bahkan, ia menyebut potensi pengurangan itu dapat menjadi beban kewajiban dalam APBD tahun berikutnya.
“Berarti kita akan menanggung utang sebesar Rp209 miliar yang akan menjadi beban kewajiban pada APBD 2027,” kata Andi Harun, Jumat (13/11/2026).
Pemkot Samarinda telah mengajukan keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Keberatan itu mencakup dasar hukum, formula perhitungan, hingga mekanisme pembagian penerimaan yang dinilai perlu dikaji ulang.
Pemkot berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi dan pembahasan bersama. Namun, Andi Harun juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum apabila tidak ada koreksi terhadap kebijakan tersebut.
Ia menegaskan, keberatan yang disampaikan Pemkot Samarinda bukan persoalan politik, melainkan menyangkut kepastian penerimaan daerah dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda pada Januari-September 2026 tercatat Rp878,32 miliar atau tumbuh 4,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari komponen opsen, penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp83,77 miliar atau tumbuh 10,24 persen. Sementara itu, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat Rp59,51 miliar atau mengalami penurunan 16,38 persen. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli






