Andi Harun Minta Permasalahan Antrean BBM di Samarinda Ditelusuri

Wali Kota Samarinda, Andi Harun.(FOTO: Aditya Setiawan/BENUAKALTIM)

benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Samarinda yang terus berulang menjadi perhatian Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia meminta persoalan tersebut ditelusuri dari akar masalahnya, bukan semata-mata dikaitkan dengan keterbatasan kuota.

Menurut Andi Harun, antrean yang berlangsung dalam waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, kondisi tersebut bisa mengindikasikan adanya persoalan lain dalam tata kelola distribusi BBM.

“Jangan mudah menyimpulkan bahwa ini kita kekurangan kuota. Kita juga jangan buru-buru mencari cara yang justru tidak menyelesaikan masalah akarnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Antrean SPBU Samarinda Belum Terurai, Pemkot Kaji Kupon hingga Sistem Digital

Ia tidak menampik kemungkinan keterbatasan kuota turut memengaruhi antrean. Namun, menurutnya, faktor tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai penyebab utama tanpa pemeriksaan lebih jauh.

“Kalau selama ini dikatakan langka atau kekurangan kuota, mungkin ya. Tapi apakah itu menjadi penyebab tunggal? Saya kira tidak,” tegasnya.

Andi Harun menyoroti antrean yang terus terjadi di lokasi yang sama dalam kurun waktu panjang. Jika antrean hanya berlangsung beberapa hari hingga dua minggu, kondisi itu masih bisa dianggap sebagai gangguan sementara. Namun, situasinya berbeda jika terjadi berulang selama berbulan-bulan.

Baca Juga :  Antre BBM Ganggu Pendapatan Ojol, Waktu Tunggu Bisa Hilangkan hingga 4 Orderan

“Tapi kalau sampai dari Januari ke Januari setahun SPBU tersebut antre di situ, apa teman-teman wakil menganggap itu situasi normal?” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut harus menjadi dasar untuk memeriksa pola penyaluran BBM di lapangan. Evaluasi diperlukan agar solusi yang diambil tidak berhenti pada penambahan kuota, tetapi juga menyentuh persoalan distribusi.

Baca Juga :  Antre BBM Ganggu Pendapatan Ojol, Waktu Tunggu Bisa Hilangkan hingga 4 Orderan

Pemkot Samarinda, DPRD, Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan pengelola SPBU dinilai perlu duduk bersama untuk membedah persoalan tersebut.

Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga praktik pengisian BBM secara berulang, yang berpotensi memengaruhi ketersediaan bagi konsumen lain.

Andi Harun berharap evaluasi lintas pihak dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengurai antrean BBM bersubsidi di Samarinda, sekaligus mencegah persoalan yang sama terus berulang. (*)

Reporter: Aditya Setiawan

Editor: Endah Agustina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha