benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Polemik Bantuan Keuangan (Bankeu) antara Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kalimantan Timur semakin panas. Setelah Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud atau Hamas memberikan tanggapan, kini giliran Wali Kota Samarinda Andi Harun membalas dengan kritik yang lebih tajam.
Tak hanya menilai pernyataan Hamas keliru, Andi Harun bahkan menyebut argumentasi Ketua DPRD Kaltim tersebut sebagai logical fallacy atau kekeliruan dalam penalaran.
Dalam wawancara eksklusif bersama Media Kaltim di Anjungan Balai Kota Samarinda, Selasa (11/8/2026), Andi Harun mengatakan sebenarnya dirinya tidak ingin memperpanjang polemik. Namun, ia merasa perlu memberikan hak jawab lantaran pernyataan Hamas dinilai perlu diluruskan kepada publik.
“Saya sebenarnya sudah ingin menghindari berpolemik akhir-akhir ini. Karena jauh lebih bagus kita fokus kerja. Tapi ada saja pernyataan-pernyataan di ruang publik yang memaksa saya harus memberi tanggapan,” ujar Andi Harun.
Polemik ini bermula ketika Andi Harun menyampaikan kritik mengenai Bankeu Samarinda dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Samarinda, Sabtu (8/8/2026).
Saat itu, Andi Harun menyoroti alokasi Bankeu Samarinda yang sempat tercatat 0 persen. Ia mengaku telah menanyakan persoalan tersebut kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Andi Harun juga menyatakan akan membuka nama anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda yang dinilainya mendapatkan suara dari masyarakat Samarinda, tetapi justru mengarahkan Bankeu ke daerah lain.
“Demi Tuhan, saya akan bongkar di media inilah anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda yang mencari-cari suaranya di Kota Samarinda, tapi bantuan keuangannya justru ditaruh di daerah lain,” katanya saat itu.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Hasanuddin Mas’ud. Sehari setelahnya, Senin (10/8/2026), Hasanuddin menegaskan bahwa Bankeu bukanlah sesuatu yang secara otomatis menjadi kewajiban anggota DPRD berdasarkan Dapil.
“Kalau saya pribadi, Bankeu itu atau bantuan keuangan sifatnya tidak wajib,” kata Hasanuddin.
Menurutnya, struktur APBD terdiri dari belanja mandatory, prioritas atau unggulan, belanja pilihan, hingga bantuan keuangan.
Hasanuddin juga menegaskan anggota DPRD Kaltim tidak memiliki “Bankeu” masing-masing untuk Dapil.
“Kalau dianggap anggota DPR punya Bankeu, kita enggak punya Bankeu anggota DPR. Kita ada aspirasi,” ujarnya.
Ia pun menekankan bahwa seluruh anggota DPRD Kaltim merupakan wakil masyarakat dari 10 kabupaten/kota.
“Bagaimana kalau yang di Kutai Barat cuma satu atau dua, Mahulu satu orang? Kan enggak fair juga kalau hanya kita memikirkan wilayah kita,” katanya.
Menurut Hasanuddin, memperjuangkan daerah lain juga bukan sebuah kesalahan.
“Walaupun Dapilnya sama, mereka bantu daerah lain enggak masalah. Boleh dong,” ujarnya.
Pernyataan itulah yang kemudian membuat Andi Harun kembali buka suara.
Ia menilai ada kekeliruan mendasar dalam cara Hasanuddin melihat hubungan antara Dapil, aspirasi masyarakat, dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Saya harus menggunakan hak jawab saya. Saya harus memberi tanggapan agar ada edukasi di ruang publik dari pernyataan yang memang tidak hanya salah tapi juga sesat,” tegasnya.
Andi Harun kemudian membawa pengalamannya selama berada di DPRD Kaltim. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kaltim selama lima periode dan dua kali menduduki posisi pimpinan DPRD Kaltim.
Ia juga mengaku sejak 1999 mempelajari mekanisme kerja DPRD dan kerap terlibat dalam Badan Anggaran.
“Artinya cukup lama saya belajar tentang bagaimana APBD, termasuk peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar pembentukannya,” katanya.
Menurutnya, tidak ada persoalan dengan prinsip bahwa APBD Kaltim diperuntukkan bagi seluruh kabupaten/kota.
Namun, prinsip tersebut menurut Andi Harun tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan fungsi representasi elektoral berdasarkan Dapil.
Ia menilai anggota DPRD Kaltim yang terpilih dari Dapil Samarinda tetap memiliki mandat politik dari masyarakat Samarinda.
“Kesemua anggota DPRD dari Dapil Samarinda adalah representasi elektoral dari Kota Samarinda,” ujarnya.
Soroti Asal Mandat Politik
Bagi Andi Harun, persoalan utamanya bukan mengenai apakah anggota DPRD boleh memperjuangkan daerah lain.
Yang menjadi pertanyaan adalah dari masyarakat mana seorang anggota DPRD memperoleh mandat politik.
“Dari masyarakat dapil mana ia mendapatkan amanah, mendapatkan tugas, mandat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya?
Jawabannya satu, dari masyarakat dapil yang diwakilinya,” tegasnya.
Ia kemudian menyebut argumentasi Hasanuddin sebagai logical fallacy.
“Tidak hanya logikanya melompat, tapi salah yang disebut dengan istilah logical fallacy,” katanya.
Untuk memperkuat argumennya, Andi Harun meminta Hasanuddin kembali membaca aturan terkait perencanaan pembangunan dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia merujuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 178, yang menurutnya berkaitan dengan mekanisme pokir.
Andi Harun menyebut pokir antara lain berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui rapat dengar pendapat maupun hasil penjaringan aspirasi melalui reses.
“Penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses inilah yang mewakili dirinya sebagai representasi elektoral dari daerah keterpilihannya yang wajib ia perjuangkan,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Andi Harun melontarkan kritik keras terhadap Hasanuddin.
“Masa sekelas Ketua DPRD tidak benar memahami undang-undang,” katanya.
Ia bahkan menyarankan Hasanuddin lebih sering membaca regulasi yang berkaitan dengan APBD maupun pokir.
“Saya ngajak, ayo Pak Ketua sering-sering tambah hobi bacanya supaya kalau buat pernyataan tidak salah,” sentilnya.
Andi Harun bahkan membandingkan pemahamannya dengan pengalaman Hasanuddin selama memimpin DPRD Kaltim.
“Saya belum pernah melihat pengetahuan Ketua DPRD Kaltim selama saya lima periode, khususnya, sedangkal ini. Bukan cuma dangkal tapi sesat,” ujarnya.
Meski kritiknya keras, Andi Harun kemudian membuka ruang bagi Hasanuddin untuk berdiskusi.
Ia bahkan menawarkan kesempatan kepada Ketua DPRD Kaltim tersebut untuk mengikuti kelas yang diampunya di sejumlah perguruan tinggi.
“Saya kebetulan ngajar di beberapa kampus. Kalau mau ikut di kelas saya, boleh,” katanya.
Andi Harun melanjutkan dengan sindiran yang lebih tajam.
“Saya akan berusaha untuk menerangkan ini dengan menggunakan bahasa bayi kepada beliau kalau mau ikut,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat publik justru memiliki kewajiban untuk terus memperbarui pengetahuan karena kebijakan yang dibuat menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kita semakin jadi pejabat semakin harus belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Apalagi kita ini mengurusi kebijakan publik,” tegasnya.
Sebelumnya, Hasanuddin menggunakan Kutai Barat dan Mahakam Ulu sebagai contoh untuk menjelaskan pentingnya pemerataan anggaran.
Ia mempertanyakan bagaimana jika jumlah anggota DPRD dari dua daerah tersebut hanya sedikit, sementara semua legislator hanya berkonsentrasi memperjuangkan Dapil masing-masing.
Namun, Andi Harun menilai contoh tersebut tidak tepat apabila digunakan untuk membahas pokir.
Ia bahkan menyatakan tidak keberatan jika Mahakam Ulu maupun Kutai Barat memperoleh Bankeu lebih besar daripada Samarinda.
“Saya sama Rinda dukung 100 persen,” katanya.
Menurutnya, jika kedua daerah tersebut memang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar karena kapasitas fiskalnya berbeda, pemerintah provinsi dapat memberikan Bankeu lebih besar.
Namun, sumbernya tidak harus berasal dari pokir anggota DPRD.
“Kalau ada daerah yang dipertimbangkan harus dapat nilai lebih, tidak harus sumbernya dari pokir. Tapi dari bantuan keuangan dari pemerintah,” ujarnya.
Andi Harun bahkan meminta Hasanuddin memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPRD Kaltim untuk memperjuangkan daerah yang membutuhkan.
“Itulah fungsinya Ketua DPRD. Ketua DPRD ngomonglah sama gubernurnya. Pak Gubernur, itu Mahulu, Kutai Barat harus lebih besar karena memang kemampuan dan kapasitas fiskalnya tidak sama dengan kabupaten kota lain,” katanya.
Ia menegaskan Samarinda tidak akan keberatan apabila Mahakam Ulu dan Kutai Barat mendapatkan alokasi lebih besar.
“Saya Samarinda, kalau Mahulu dan Kutai Barat lebih besar, saya sangat ikhlas,” ujarnya.
Namun, ia meminta alasan tersebut benar-benar tercermin dalam struktur APBD.
“Jangan pakai itu. Karena masyarakat sekarang semakin pintar, Pak Ketua. Bisa menguji pernyataan kita melalui buku APBD,” katanya.
Meski melontarkan sejumlah kritik tajam, Andi Harun mengaku tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia meminta semua pihak kembali fokus pada pekerjaan masing-masing.
“Sudahlah, apa enggak capek berpolemik. Sudah tenang-tenang saja kita, urusi masyarakat kita masing-masing,” ujarnya.
Andi Harun berharap pernyataannya tersebut menjadi respons terakhir dalam polemik Bankeu bersama Hasanuddin Mas’ud.
“Saya itu sudah mau fokus kerja saja, eh muncul lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir Pak Ketua, jangan lagilah,” katanya.
Ia juga memastikan tetap membuka ruang kerja sama dengan DPRD Kaltim untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Saya akan terus menjadi sahabat, saya akan terus bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Kaltim berjuang bagaimana kita bisa berperan, berjuang masing-masing dan meningkatkan peran kita bagi kemajuan daerah kita,” ujarnya.
Andi Harun menutup pernyataannya dengan pesan agar Samarinda tidak diposisikan berseberangan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim.
“Jangan ada sekat-sekat. Samarinda itu satu dengan yang lain-lain. Kita ini satu wilayah Kalimantan Timur,” katanya.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah menghadapi banyak persoalan sehingga tidak seharusnya pejabat publik menambah kegaduhan dengan perdebatan yang tidak produktif.
“Masyarakat saja sudah susah menghadapi hidupnya hari-hari, kita bikin lagi kegaduhan yang tidak penting. Nambah pusing saja rakyat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
