Berau Dikepung Pohon Sawit, Dewan Sentil Perusahaan

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sutami

benuakaltim.co.id, BERAU – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sutami, melontarkan kritik tajam terhadap masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

Ia mendesak agar perusahaan-perusahaan perkebunan sawit tidak bersikap sewenang-wenang dan lebih peka terhadap ruang hidup masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Sutami menyoroti luas wilayah perkebunan sawit di Berau yang saat ini telah mencapai sekitar 186.000 hektare.

Menurutnya, dari hitungan kasar di lapangan, luasan tanaman sawit milik perusahaan swasta itu berkisar antara 110.000 hingga 130.000 hektare.

Baca Juga :  DAK Berau Anjlok Drastis, Ketua DPRD Minta Pemkab Jemput Bola ke Pusat

“Artinya, ada 10.000 sampai 11.000 batang pokok sawit di situ. Kan solusinya, saya kasih contoh misalnya, kalau biasanya ada yang mengganti harganya 10 satu pokok, ya perusahaan bisa juga digantikan dengan harga yang separuhnya. Kalau misalnya batu bara kan mungkin 1.000, ini mungkin 500, ini kan contoh,” ujar Sutami saat ditemui, Sabtu (26/9/2026).

Ia menegaskan, DPRD Berau pada prinsipnya tidak anti-investasi, namun operasional perusahaan sawit harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Baca Juga :  DAK Berau Anjlok Drastis, Ketua DPRD Minta Pemkab Jemput Bola ke Pusat

Ia juga membandingkan pola tanam sawit dengan komoditas lain seperti tanaman kehutanan (TRH) yang dinilai memiliki siklus panen berbeda dan tidak membutuhkan perawatan sesering kelapa sawit.

“Satu kali ditanam, dirawat-rawat, ya kan? Ambil cicilan bayar, berkokok setiap pagi ayam merah itu jemur. Jadi, ada lah upaya-upaya kita bersama, bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa yang diminta secara besar hati kepada pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Berau,” imbuhnya.

Baca Juga :  DAK Berau Anjlok Drastis, Ketua DPRD Minta Pemkab Jemput Bola ke Pusat

Sutami juga mengapresiasi sebagian perusahaan perkebunan yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat sekitar, namun ia tetap mengingatkan agar potensi konflik lahan antara korporasi dan petani lokal dapat diantisipasi sejak dini.

“DPRD Berau berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong adanya solusi win-win solution antara pihak perusahaan dan warga pemilik lahan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Sihaloho

Editor: Ramli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha