benuakaltim.co.id, BERAU – Sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi persoalan krusial yang membayangi para nelayan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pasokan yang terbatas kerap kali membuat aktivitas melaut terancam lumpuh, terutama bagi kapal nelayan berskala di atas 30 Gross Tonage (GT) hingga nelayan kecil.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Berau, Suryadi, mengungkapkan keterbatasan pasokan BBM di daerahnya sangat dirasakan oleh para nelayan. Kapal-kapal besar dengan ukuran 30 GT ke atas sering kali dikategorikan sebagai pengusaha skala besar, padahal kebutuhan operasional melaut mereka sangat tinggi.
“Pada dasarnya, teman-teman nelayan di Kabupaten Berau ini memang sangat ada keterbatasan untuk BBM, khususnya yang 30 GT ke atas. Mereka dianggap pengusaha skala besar, baik dari sisi operasional maupun hasil tangkapnya,” ujar Suryadi saat memberikan keterangan, Kamis (13/8/2026).
Ia menilai, langkah pemerintah yang tengah menyiapkan skema perbaikan distribusi dan pemetaan BBM untuk nelayan menjadi solusi yang sangat dinantikan.
“Menurut saya ini langkah yang tepat untuk mengatasi kelangkaan atau sulitnya BBM yang ada di Kabupaten Berau. Bagi teman-teman kapal purse seine, ini tentu berita gembira. Selama ini penyalurannya diharapkan bisa ditengahi dengan baik dan tempat pengambilannya menjadi jelas,” tegasnya.
Selama ini, nelayan di Berau hanya mengandalkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sambaliung. Namun, kuota di SPBN tersebut amat terbatas dan kerap memicu rebutan antara nelayan skala besar dan nelayan kecil.
Di wilayah pesisir Berau sendiri, belum tersedia SPBN khusus nelayan. Nelayan terpaksa memanfaatkan SPBU umum yang memiliki kuota terbatas bagi mereka.
“Di pesisir khusus SPBN nelayan belum ada. Tapi di SPBU umum ada kuota untuk nelayan kita. Ini lagi disusun oleh teman-teman bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan pihak terkait agar ada SOP-nya,” jelas Suryadi.
Untuk bisa mengakses BBM di SPBU umum maupun SPBN, para nelayan diwajibkan memiliki kelengkapan administrasi berupa Pas Kecil sebagai dokumen resmi legalitas kapal. Suryadi menambahkan, nelayan di laut sangat bergantung pada dua kebutuhan pokok operasional bahan bakar dan ketersediaan es batu untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Walaupun nelayan purse seine masih menganggap harga BBM saat ini cukup tinggi, ketersediaan BBM yang pasti tetap jauh lebih berharga dibandingkan tidak bisa melaut sama sekali.
“Mau ke laut seberapa pun, kalau BBM tidak ada, nelayan tidak bisa jalan. Nelayan kita ini ada dua faktor penting: BBM dan es. Untuk es saat ini masih bisa teratasi, yang kadang-kadang sulit dan krusial itu memang BBM,” pungkasnya.
Pihak HNSI Berau berharap pemerintah pusat dan daerah segera merealisasikan teknis penyaluran BBM ini agar para nelayan di Berau mendapat kepastian pasokan dan tak lagi kesulitan saat hendak melaut. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
