benuakaltim.co.id, BERAU – Pembangunan gedung SDN 001 Birang Filial di Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mendadak jadi sorotan. Niat awal warga membangun fasilitas pendidikan secara swadaya justru terganjal setelah janji bantuan dari pihak swasta dan pemerintah tak kunjung terealisasi penuh.
Dari rencana awal pembangunan tujuh lokal kelas dan ruang guru, pembangunan kini terancam terhenti karena pihak perusahaan yang sempat berjanji membantu justru hanya menyanggupi tiga ruangan.
Ketua RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, Fadly, membeberkan kronologi dan kendala utama yang dialami dalam proses pembangunan sekolah tersebut.
“Sebenarnya dari bangunan yang kami rencanakan dari awal itu ada tujuh ruangan, bersama dari kelas 1 sampai kelas 6, terus satu ruang guru. Tapi finishing-nya begitu kami sudah mau pasang atap kemarin, tiba-tiba muncul narasi pengakuan dari PT TRH, mengakui kalau ‘kami hanya sanggup membangun tiga ruangan’,” ungkap Fadly saat dikonfirmasi, Jumat (14/8/2026).
Menurut Fadly, keputusan pihak perusahaan untuk memangkas bantuan secara sepihak tersebut didasari oleh keputusan dari jajaran direksi pusat mereka.
“Menurut dari mereka, itu kesepakatan dari pihak direksi pusat. Mereka disepakati hanya tiga ruangan,” jelasnya.
Dampak dari janji awal perusahaan tersebut rupanya berbuntut panjang. Fadly menyebutkan, narasi awal yang menyatakan seluruh bangunan akan ditanggung perusahaan sempat membuat para donatur dan warga yang berniat menyumbang secara swadaya memilih mundur.
“Yang awalnya memang swadaya masyarakat, tiba-tiba muncul narasi dari PT TRH siap membangun, jadinya swadaya yang tadinya mau membantu kami, jadi stop juga dananya. Bahkan dari Kepolisian yang awal viral itu sanggup untuk atapnya, tapi setelah muncul narasi pihak PT TRH mau membangun, jadinya dia langsung mundur juga,” sesal Fadly.
Tak hanya masalah janji swasta, anggaran resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau juga tidak dapat dikucurkan ke lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan status lahan sekolah yang masih masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
“Bangunan ini kan bukan anggaran Pemda. Anggaran Pemda tak bisa turun karena efisiensi lahan, terkait lahan yang belum statusnya masih KBK. Jadi anggaran pemerintah daerah itu belum bisa turun,” papar Fadly.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada kontribusi langsung yang masuk dari jajaran pimpinan daerah secara pribadi maupun instansi.
“Bahkan dari Wakil Bupati sampai saat ini untuk kontribusi yang kami dapat, laporan kami bersama ketua panitia kemarin, belum ada yang turun dari Pemkab, pihak Bupati dengan Wakil Bupati,” tuturnya.
Meski tiga ruangan awal terus digenjot penyelesaiannya, pihak panitia dan warga masih sangat membutuhkan bantuan material untuk menyelesaikan sisa ruangan lainnya serta fasilitas sanitasi.
“Kami masih membutuhkan material seperti papan dindingnya, dan pastinya kita membutuhkan material lagi untuk empat ruangan. WC-nya pun belum,” kata Fadly.
Guna meratakan lahan dan membuka jalur akses, warga sebelumnya sempat meminta bantuan alat berat dari PT Rezki. Kini, pihak warga berharap ada kepedulian dari para pejabat Pemkab Berau maupun anggota dewan secara pribadi untuk membantu kelanjutan pembangunan sekolah bagi anak-anak di daerah tersebut.
“Mudah-mudahan kami berharap juga dari pihak pemerintah daerah, khususnya Bupati atau bersama Wakil Bupati dan anggota-anggota dewan lainnya bisa ikut berkontribusi secara pribadi. Karena kami memahami kalau memang anggaran Pemda tidak bisa turun ke lokasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
