BBM Langka di Berau, DPRD Pertanyakan Fungsi Jobber dan Sistem Barcode SPBU

Anggota Komisi 1 DPRD Berau, Thamrin. (ISTIMEWA)

benuakaltim.co.id, BERAU– Masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, hingga kini tak kunjung usai. Padahal, solusi jangka panjang berupa pembangunan jobber (depo pengisian) sudah direalisasikan sejak beberapa tahun lalu.

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi 1 DPRD Berau, Thamrin. Ia mempertanyakan efektivitas operasional jobber serta sistem pengawasan distribusi BBM di lapangan yang dinilai masih belum optimal.

“Dulu alasan Pertamina, kelangkaan dan antrean panjang terjadi karena jalur transportasi dari Balikpapan atau Tarakan terlalu jauh. Akhirnya muncul inisiatif membangun jobber di Berau. Namun jobber sudah ada dan berjalan beberapa tahun, kenapa kelangkaan ini masih terus terjadi? Ini yang perlu kita pelajari bersama,” ujar Thamrin, Senin (7/9/2026).

Baca Juga :  Pengiriman BBM ke Berau Terkendala Kondisi Sungai, Pertamina Siapkan Jalur Alternatif

Thamrin mengungkapkan ada sejumlah faktor utama yang disinyalir menjadi pemicu krisis BBM di Berau. Selain kendala keterlambatan angkutan, ia menduga adanya pengurangan kuota BBM serta maraknya praktik pengetap yang menjual BBM keluar daerah.

Ia juga menyoroti efektivitas sistem barcode di SPBU yang seharusnya bisa menekan angka pengetapan. Menurutnya, pihak terkait perlu memperketat pengawasan agar kuota BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Baca Juga :  WNA Malaysia Diamankan di Segah, Diduga Salahgunakan Izin Tinggal untuk Bisnis Lahan Sawit

Tak hanya untuk konsumsi kendaraan darat, Thamrin mengingatkan Berau merupakan wilayah pesisir dan kepulauan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk sektor perikanan.
Banyak nelayan lokal yang mengeluhkan jatah BBM tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Perikanan.

“Rekomendasi dari Dinas Perikanan itu harusnya jadi dasar Pertamina menentukan kuota kelompok nelayan. Tapi sampai sekarang, pasokan yang diterima masyarakat masih jauh dari standar kebutuhan,” tegasnya.

Baca Juga :  Marak Fenomena Anak Berjualan di Berau, Satpol PP Gencarkan Patroli dan Pos Jaga

Thamrin mendesak Pemerintah Kabupaten Berau dan pihak Pertamina untuk segera duduk bersama guna menghitung ulang rasio kebutuhan riil BBM,baik solar, pertamax, maupun pertalite secara akurat.

“Ini merupakan pekerjaan rumah bersama antara Pemkab dan Pertamina. Harus ada solusi konkret agar kelangkaan BBM yang berulang ini tidak terus menyengsarakan masyarakat Berau,” pungkas Thamrin. (*)

Reporter: Georgie Sihaloho

Editor: Endah Agustina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha