“Kami secara aktif merespons gejolak sosial terkait penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang. Salah satu langkah dengan rapat koordinasi lintas sektor yang belum lama ini digelar di Kantor Bupati Paser terkait polemik aktivitas angkutan tambang,” kata Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto di Samarinda, Minggu.
Ia menekankan kehadiran Pemprov Kaltim sebagai bentuk perhatian serius terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Rapat koordinasi lintas sektor menjadi wadah penting untuk mencari solusi atas persoalan yang berkembang di masyarakat, khususnya di Muara Kate yang belum lama ini dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Muara Kate, yang terletak di perbatasan Kaltim dan Kalimantan Selatan, menjadi sorotan pihaknya mengingat tingginya intensitas lalu lintas truk batu bara.
Kondisi itu memicu berbagai masalah, mulai dari kemacetan parah, kerusakan jalan, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas yang berujung pada korban jiwa.
Puncak kekhawatiran publik mencapai klimaks pada awal tahun 2025 ketika seorang warga lokal dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis di ruas jalan nasional Muara Kate.
Kasus ini telah ditangani secara hukum oleh Polda Kaltim, dengan penetapan tersangka dan vonis tiga tahun penjara pada April 2025.
“Insiden ini menegaskan urgensi penataan aktivitas pertambangan demi keselamatan masyarakat,” ungkap Bambang.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh sejumlah pihak penting, di antaranya Bupati Paser, Kapolda Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, perwakilan Setwapres RI, serta perwakilan Kementerian ESDM secara daring. Tokoh masyarakat juga turut hadir menyampaikan aspirasi langsung.
Dalam diskusi, berbagai pandangan muncul, mulai dari suara masyarakat yang terdampak hingga pelaku usaha dan pengemudi truk yang menekankan keberlanjutan ekonomi.
Seluruh pihak sepakat akan pentingnya kebijakan yang tidak hanya adil bagi mata pencarian, tetapi juga menjamin keselamatan warga dan keberlangsungan infrastruktur.
“Sebagai langkah lanjutan, disepakati akan diselenggarakan rapat kembali di Jakarta. Pertemuan tersebut akan melibatkan kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat,” demikian Bambang.
Sumber : Antara
