benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Ketua DPW PKB Kalimantan Timur, Syafruddin, menegaskan sikap partainya dalam mengawal pembahasan APBD Kaltim 2027. Ia menginstruksikan seluruh kader PKB di DPRD Kaltim untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pria yang akrab disapa Udin itu menegaskan, PKB tidak akan segan menghentikan pembahasan jika arah kebijakan dinilai tidak pro rakyat, terutama terkait alokasi bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten dan kota. “Pembahasan APBD 2027 harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Kalau tidak, jangan dilanjutkan,” tegasnya.
Ia menyebut, skema Bankeu provinsi ke daerah menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian serius dari PKB. Menurutnya, hak daerah melalui mekanisme tersebut tidak boleh diabaikan dalam penyusunan anggaran. “Kalau hak kabupaten/kota melalui Bankeu itu tidak diperhatikan, kami sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan,” ujarnya.
Syafruddin juga mengungkapkan bahwa proses pembahasan APBD saat ini masih berada pada tahap awal dan belum menemukan titik temu. Bahkan, pembahasan masih berkutat pada penyusunan kamus usulan yang hingga kini belum rampung. “Sekarang ini masih deadlock. Baru tahap kamus usulan saja belum selesai, jadi masih panjang prosesnya,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan sikap PKB tidak akan berubah saat memasuki pembahasan inti atau batang tubuh APBD. Jika kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak kepada masyarakat, Fraksi PKB siap mengambil langkah politik, termasuk walk out.
“Intinya, kami akan melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti isu yang berkembang terkait rencana penghapusan skema Bankeu. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan daerah serta masyarakat luas. “Saya dengar ada rencana dihapus. Ini jelas kebijakan yang menurut kami tidak berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
