benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Menjelang rencana aksi besar yang akan digelar Aliansi Rakyat Kaltim pada Selasa, 21 April 2026, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud angkat bicara. Ia memilih menekankan pentingnya komunikasi terbuka dibandingkan aksi turun ke jalan.
Pernyataan itu disampaikan Rudy saat menghadiri pelantikan Ikatan Keluarga Toraja (Ikat-PMTI) Kaltim di Kompleks Kantor Gubernur, Sabtu malam. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.
Meski demikian, Rudy mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan yang merugikan, seperti perusakan fasilitas umum maupun gangguan ketertiban.
“Kami menghormati demonstrasi sebagai hak konstitusional. Namun jangan sampai berujung anarkis. Kalau itu terjadi, masyarakat juga yang akan dirugikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas daerah, terlebih Kalimantan Timur saat ini menjadi sorotan nasional sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif menjadi modal utama bagi pembangunan dan kepercayaan publik.
Karena itu, Rudy mengajak para koordinator aksi untuk lebih mengedepankan dialog sebagai sarana menyampaikan aspirasi. Ia menyebut pendekatan tersebut lebih efektif dalam mencari solusi dibandingkan aksi di jalanan.
Gubernur juga membantah anggapan bahwa dirinya sulit diakses masyarakat. Ia menegaskan bahwa kantor gubernur terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi atau menyampaikan keluhan.
“Tidak benar kalau gubernur sulit ditemui. Kami ini pelayan masyarakat. Saya justru lebih mengutamakan dialog daripada aksi di lapangan,” tegasnya.
Dengan ajakan tersebut, pemerintah berharap aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara konstruktif tanpa memicu ketegangan di lapangan. Kini, publik menanti sikap Aliansi Rakyat Kaltim, apakah akan menerima tawaran dialog atau tetap melanjutkan rencana aksi pada 21 April mendatang. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
