benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur kembali menyuarakan kekecewaan setelah upaya mereka menyerahkan Pakta Integritas ke DPRD Kaltim, Kamis (23/4/2026), tidak disambut langsung oleh anggota dewan.
Rombongan yang datang dengan harapan dapat bertatap muka dengan wakil rakyat, justru mendapati gedung DPRD dalam kondisi tanpa kehadiran legislator. Informasi yang diterima di lokasi menyebutkan para anggota dewan tengah menjalankan agenda di luar daerah.
Situasi tersebut membuat proses penyerahan dokumen tidak bisa dilakukan secara langsung. Perwakilan aliansi kemudian diarahkan ke bagian administrasi di Gedung A untuk menitipkan berkas secara resmi melalui Sekretariat DPRD.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, mengatakan pihaknya sempat mengalami hambatan sebelum akhirnya dokumen diterima.
“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya. Harapannya bisa diterima langsung, tapi kenyataannya tidak ada satu pun anggota dewan di tempat,” ungkapnya.
Meski demikian, proses penyerahan tetap dilanjutkan melalui mekanisme administratif. Dokumen Pakta Integritas diterima oleh Bagian Umum dan telah dilengkapi dengan tanda tangan sebagai bukti serah terima.
“Secara administrasi sudah diterima, ada bukti tanda tangan dan dokumentasi. Tapi tentu kami berharap lebih dari sekadar itu,” jelas Bella.
Ia menegaskan, Pakta Integritas tersebut merupakan bentuk dorongan kepada DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasan secara serius, termasuk membuka ruang penggunaan Hak Angket terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, absennya anggota dewan dalam momen tersebut menjadi catatan penting yang akan dibawa dalam evaluasi gerakan ke depan.
“Ini menjadi bahan refleksi bagi kami. Komitmen itu seharusnya ditunjukkan dengan kehadiran, bukan hanya prosedur,” tegasnya.
Aliansi Rakyat Kaltim kini tengah menyusun langkah lanjutan melalui Rencana Teknis Lanjutan (RTL). Mereka juga tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak mendapatkan respons nyata dari DPRD maupun pemerintah daerah.
“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami siap kembali turun dengan kekuatan yang lebih besar,” tandasnya.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kaltim terkait ketidakhadiran anggota dewan pada saat penyerahan dokumen berlangsung. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
