benuakaltim.co.id, BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan teguran keras terkait pengelolaan kebersihan dan infrastruktur di jalur menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Derawan.
Sri Juniarsih mengaku geram karena usulannya mengenai pengadaan bak sampah besar (ambrol) di titik krusial tak kunjung terealisasi.
Dalam arahannya, Bupati menekankan, di tengah efisiensi anggaran, jajaran perangkat daerah harus cerdas dalam menentukan prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi sorotan tajam Bupati adalah masalah sampah di wilayah Kecamatan Gunung Tabur. Jalur tersebut merupakan akses utama wisatawan yang ingin menuju Pulau Derawan.
“Sampah yang masih ada di Kecamatan Gunung Tabur, sampai saat ini belum ada ambrol-nya. Saya melihat setiap hari sangat tidak nyaman karena tumpukan tersebut mengganggu pemandangan mata,” ujar Sri Juniarsih, Jumat (17/4/2026).
Beliau menambahkan, dirinya sudah berulang kali berkomunikasi dengan pihak Camat maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk menempatkan bak sampah di lokasi tersebut agar sampah tidak berserakan hingga ke jurang.
Namun, hingga kini tindakan nyata belum terlihat dengan berbagai alasan teknis. Selain masalah sampah, Bupati juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur.
Ia meminta dukungan dari anggota DPRD Provinsi Kaltim untuk mengawal perbaikan jalan, khususnya jalur yang menembus lima kecamatan menuju pesisir Biduk-Biduk.
“Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir kunjungan pariwisata tertinggi adalah tahun ini karena adanya Jembatan Sambaliung. Kunjungan mencapai 92.000 lebih,” sebutnya.
Meski kunjungan meningkat, Sri Juniarsih mencatat masih ada titik jalan yang rusak dan amblas di pinggir sungai, tepatnya di daerah Samburakat hingga Sambaliung, yang dapat membahayakan pengguna jalan.
Menutup pernyataannya, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki nilai manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam mendukung UMKM dan ekonomi kreatif sebagai pengganti ketergantungan pada sektor pertambangan.
“Tambang mungkin kuota produksi sudah berkurang, DBH (Dana Bagi Hasil) juga berkurang. Kita harus melihat ke bawah, apa sumber daya alam yang bisa kita angkat sebagai UMKM dan ekonomi kreatif,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
