benuakaltim.co.id, BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau akhirnya merespons keras isu yang beredar di tengah masyarakat ihwal kabar pemangkasan besar-besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, secara tegas membantah rumor tersebut dan menyatakan tidak pernah memiliki niat maupun pikiran untuk menghapus hak para pegawai. Isu tersebut marak diperbincangkan menyusul gelombang keresahan di kalangan pegawai negeri sipil daerah.
Menanggapi hal itu, Sri Juniarsih memastikan kabar pemangkasan drastis itu tidak berdasar. “Kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu,” ujar Sri Juniarsih saat memberikan keterangan resmi, Senin (14/9/2026).
Senada dengan kepala daerah, Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, turut angkat bicara untuk meluruskan informasi yang terlanjur gaduh di ruang publik. Pihaknya memastikan tidak pernah ada rencana atau pembahasan formal, baik di legislatif maupun eksekutif, terkait wacana pemangkasan TPP ASN.
Dedy menegaskan, TPP merupakan komponen belanja wajib daerah yang krusial demi menunjang kinerja serta kesejahteraan aparatur. Meskipun saat ini keuangan daerah dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, alokasi tersebut tetap menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi pemerintah.
“Bahkan di tengah efisiensi anggaran saat ini, TPP tetap menjadi salah satu keharusan yang wajib dianggarkan,” pungkas Dedy Okto Nooryanto. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
