BMKG Berau Usulkan Alat Deteksi Tsunami ke Pemkab

Ilustrasi. (INTERNET)

benuakaltim.co.id, BERAU– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Berau mengusulkan penambahan alat deteksi bencana laut, khususnya tsunami.

Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di perairan Berau.

Kepala BMKG Berau, Ade Heriyadi mengungkapkan, saat ini kemampuan BMKG masih terbatas pada penyampaian prakiraan tinggi gelombang dan kecepatan angin hingga tujuh hari ke depan. Di luar periode tersebut, informasi yang disampaikan hanya bersifat klimatologis atau data rata-rata kondisi cuaca dan laut.

Baca Juga :  Hadapi Kemarau Panjang, Berau Minta Bantuan Irigasi ke Kementan

“Untuk jangka waktu lebih dari sepekan, kami hanya bisa memberikan gambaran umum berdasarkan data klimatologi, bukan kondisi aktual,” ungkapnya, Senin (2/2/2026)

Menurutnya, keberadaan alat observasi laut seperti pengukur level air laut, arus, dan kondisi perairan secara real time sudah menjadi kebutuhan mendesak di Berau.

“Jadi dengan dukungan perangkat tersebut, kami bisa menyampaikan informasi terkini yang sangat dibutuhkan nelayan, operator kapal, hingga wisatawan,” ungkapnya.

Saat ini, satu alat pengamatan milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah terpasang di Pelabuhan Tanjung Batu. Namun, ia menilai jumlah tersebut masih belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah pesisir Berau yang cukup luas.

Baca Juga :  Peringati Hari Kartini, Abissia Bike Ajak Perempuan Berau Gowes Sambil Berkebaya

Ke depan, BMKG Berau berencana bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau untuk menambah titik pengamatan di sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Pulau Maratua. “Harapannya, alat pengukur level air laut bisa dipasang di beberapa titik, seperti Maratua, agar data yang diperoleh semakin rapat dan akurat,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Berau Kini Bisa Bikin KTP di Kantor Camat

Terkait realisasi pemasangan alat baru, ia berharap dapat dilakukan pada tahun ini. Namun, ia mengakui hal tersebut masih bergantung pada kesiapan anggaran dan lokasi yang disediakan pemerintah daerah, mengingat pengadaan alat berasal dari pemerintah pusat.

“Kalau tempatnya siap dan anggaran tersedia, alat bisa segera dipasang. Kalau belum, tentu akan menunggu periode berikutnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Endah Agustina

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *