benuakaltim.co.id, BERAU– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyoroti tajam rencana pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) baru di wilayah tersebut.
Proyek yang digadang-gadang akan mendapat suntikan modal awal sekitar Rp300 juta ini diminta tidak sekadar menjadi program formalitas atau kosmetik saat acara peluncuran (launching).
Anggota Komisi I DPRD Berau, Suharno, mengungkapkan kekhawatirannya berkaca pada nasib sejumlah BUMK dan koperasi mandiri sebelumnya yang dinilai gagal berkembang akibat manajemen yang buruk dan kurangnya disiplin.
“Jangan sampai program ini hanya sekadar launching, dikatakan sukses, lalu setelah itu selesai tanpa ada keberlanjutan. Kita harus berkaca pada pengalaman lalu, banyak koperasi pribadi maupun BUMK yang hancur dan tidak jelas arahnya karena masalah kedisiplinan,” ujar Suharno dalam rapat dengar pendapat terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) BUMK baru-baru.
Suharno menegaskan salah satu faktor utama penentu keberhasilan BUMK ini terletak pada proses rekrutmen pengurusnya. Ia meminta dengan tegas agar pengelolaan BUMK diserahkan kepada figur-figur yang memiliki komitmen tinggi dan kompetensi, bukan atas dasar kedekatan emosional atau kekerabatan.
“Fokus masalah kita dari dulu sampai sekarang sering kali sama, yaitu orang-orang yang berebut posisi di situ-situ saja. BUMK ini dibentuk dengan prinsip memberikan manfaat, jangan sampai malah dijadikan wadah untuk menampung kerabat atau orang dekat yang tidak kompeten,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, anggaran Rp300 juta bukanlah angka yang kecil bagi kas desa. Jika modal tersebut diberikan kepada pengurus yang bermasalah, maka keuangan daerah yang dikorbankan.
Lebih lanjut, Suharno mengingatkan bahwa BUMK ini nantinya harus siap bekerja keras karena akan berhadapan langsung dengan program-program berskala nasional yang memiliki sokongan dana APBD maupun APBN yang jauh lebih besar.
Meski menaruh optimisme terhadap potensi yang ada di kampung-kampung, ia meminta agar penyusunan Perda ini benar-benar matang agar mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Ini adalah perjuangan besar. Anggaran desa kita harus bersaing dengan program-program nasional. Namun, saya tetap optimistis jika dikelola oleh pengurus yang punya komitmen, BUMK ini bisa berjalan baik dan mengawal kemajuan bagi masyarakat kampung,” pungkasnya.
Raperda mengenai BUMK ini diharapkan dapat segera rampung dengan regulasi yang ketat demi mengantisipasi adanya kebocoran anggaran dan memastikan modal usaha yang dikucurkan dapat berputar secara produktif untuk kesejahteraan warga Berau. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Endah Agustina
