benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mencari formula untuk mengurai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Salah satu skema yang disiapkan yakni pemberian kupon bagi kendaraan yang belum sempat mendapatkan BBM pada hari yang sama.
Kupon tersebut nantinya mencantumkan jadwal pengisian berikutnya. Identitas kendaraan seperti NIK dan nomor polisi juga akan dicatat sehingga kendaraan yang belum terlayani tidak perlu kembali mengantre berjam-jam.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengatakan, penerapan kupon masih dalam tahap pembahasan bersama pengelola SPBU.
Marnabas menyebut penataan antrean dilakukan menindaklanjuti arahan Wali Kota Samarinda agar perangkat daerah bersama pengelola SPBU segera mencari solusi.
“Pak Wali Kota meminta persoalan antrean ini segera ditata. Karena itu kami mulai menghimpun masukan dari pengelola SPBU untuk mencari formulasi yang paling tepat,” kata Marnabas saat dihubungi, Ahad (27/9/2026).
Selain persoalan antrean, Pemkot Samarinda juga menemukan pola pengisian Pertalite secara berulang dalam satu hari.
Dari hasil evaluasi awal, sekitar 1.000 kendaraan tercatat melakukan pengisian berulang. Pemkot juga menemukan sekitar 100 kendaraan yang diduga berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya pada hari yang sama dengan menggunakan pelat nomor berbeda.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi penyaluran BBM bersubsidi. Pemkot ingin melihat lebih jauh pola konsumsi agar distribusi Pertalite dapat diterima secara lebih merata.
“Kalau pengisian sampai puluhan liter setiap hari untuk penggunaan dalam kota tentu perlu dicermati. Karena itu kami akan melakukan evaluasi bersama pihak terkait,” ujarnya.
Saat ini, antrean kendaraan disebut paling padat terjadi di enam SPBU, yakni Jalan Kesuma Bangsa, Diponegoro, Juanda, KH Wahid Hasyim II, Abdul Wahab Sjahranie (AWS), dan Urip Sumoharjo.
Menurut Marnabas, tingginya minat masyarakat terhadap Pertalite salah satunya dipengaruhi perbedaan harga dengan BBM jenis lainnya.
Untuk memantau pola pengisian, Pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda juga menyiapkan sistem pemantauan digital.
Sistem tersebut nantinya digunakan untuk membaca pola pengisian kendaraan dan mendeteksi aktivitas yang dinilai tidak wajar.
Adapun batas pengisian yang saat ini diterapkan mencapai 30 liter per hari untuk kendaraan roda empat dan 4 liter per hari bagi sepeda motor. Ketentuan tersebut juga masuk dalam bahan evaluasi Pemkot.
Marnabas meminta masyarakat tidak langsung mengartikan antrean panjang sebagai tanda kelangkaan Pertalite.
“Jangan sampai masyarakat menganggap terjadi kelangkaan. Yang perlu kita atur adalah pola distribusinya agar lebih tertib dan merata,” katanya.
Selain kupon dan sistem pengawasan digital, Pemkot Samarinda membuka kemungkinan melakukan penyesuaian jam pelayanan SPBU.
Penerapan sistem ganjil-genap juga masuk dalam opsi apabila kondisi di lapangan membutuhkan pengaturan lebih lanjut.
Pemantauan dilakukan bersama Polresta Samarinda, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perdagangan. Selain memantau antrean, tim juga akan melakukan sosialisasi terkait pola distribusi yang nantinya disepakati.
Pemkot menargetkan seluruh opsi tersebut dapat dirampungkan dalam pekan ini. Selanjutnya, formulasi penanganan akan dibahas bersama Wali Kota Samarinda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
