benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), hingga persoalan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Afif, keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) patut diapresiasi. Namun demikian, capaian administratif tersebut tidak boleh mengesampingkan berbagai persoalan yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra adalah menurunnya realisasi PAD. Pada tahun 2025, pendapatan asli daerah hanya terealisasi sebesar 91,7 persen dari target yang telah ditetapkan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya sumber-sumber pendapatan yang belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan optimalisasi PAD dan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal,” ujar Afif.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti besarnya Silpa Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp961 miliar. Menurutnya, tingginya sisa anggaran tersebut mencerminkan bahwa perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan belum berjalan secara optimal.
Dana yang tidak terserap, lanjutnya, berpotensi mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan percepatan pelaksanaan program agar anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Beasiswa Gratispol. Langkah tersebut dinilai penting menyusul adanya temuan penerima ganda yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
Selain program beasiswa, pemerataan bantuan perlengkapan sekolah juga menjadi perhatian agar dapat diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa, termasuk temuan penerima ganda serta pemerataan bantuan perlengkapan sekolah agar tepat sasaran,” tegas Afif.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan medis di berbagai daerah.
Pemerintah didorong untuk mempercepat penanganan stunting sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Di sektor infrastruktur, perhatian diarahkan pada kondisi sejumlah ruas jalan dan jembatan yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius. Salah satu yang menjadi sorotan adalah akses penghubung antara Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, yang dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan kawasan penyangga.
Melalui berbagai masukan tersebut, Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator administratif, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran mampu menjawab kebutuhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
